Gerindra Minta UU Ormas Baru Direvisi Seperti Permintaan Demokrat

Anggota DPR Komisi VIII Rahayu Saraswati Djojohadikusumo saat diwawancarai KM (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Dengan disahkannya Perppu Ormas menjadi UU oleh DPR, Partai Gerindra menyatakan bahwa mereka “mau tidak mau” mendukung revisi terhadap UU tersebut seperti yang diajukan oleh Partai Demokrat.

“Kalau itu memang bisa dilakukan itu akan sangat baik,” ujar politisi Partai Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo kepada  KupasMerdeka.com, usai membuka acara Politics of Identity and The Role of Social Media di Hotel Pacific Place Mall, Jakarta, Rabu 25/10.

“Karena yang dipermasalahkan hanya terbatas di dalam Perppu Ormas itu sendiri, jadi semangatnya pun kita mengerti, yang dimaksud dari itu memang boundaries (batasan) dalam kebebasan kita dalam berdemokrasi dan tentunya yang harus dijaga jangan sampai kebebasan untuk berekspresi yang sebenarnya sudah dilindungi di konstitusi kita dan UUD 1945 itu yang  justru dipermainkan dan dihilangkan,” sambungnya.

“Yang pertama jangan sampai Perppu Ormas ini dipermainkan oleh rezim yang berikutnya karena ini masih berlangsung lama ya. Kalau ini tidak di cabut yang disayangkan adalah kalau tahap hukum tata acara itu dihilangkan artinya sangat subjektif, istilahnya siapapun melanggar Pancasila atau tidak tergantung dari pemerintah. Kalau misalnya pemerintah tidak suka dengan “A” misalnya, dia bukan saja melakukan kesalahan sedikit tapi langsung dipenjara, itu yang ditakutkan subjektif dan otoriter,” tandas Anggota DPR Komisi VIII itu.

Keponakan Prabowo Subianto itu juga mengatakan bahwa pihaknya setuju dengan kritikan PAN terhadap Perppu itu ketika mempertanyakan kenapa pemerintah “terlalu cepat” mengeluarkan Perppu.

“Apakah tidak percaya dengan proses musyawarah mufakat di DPR, sehingga pemerintah tetap mengeluarkan Perppu, mungkin karena DPR dianggap lambat, sehingga mereka keluarkan Perppu?” sambungnya.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA

Leave a comment

Your email address will not be published.


*