Walikota Depok: “Kebijakan SSA Sudah Melalui Kajian yang Lama dan Mendalam”

Walikota Depok M. Idris saat melakukan pemantauan melalui CCTV di kantor Dishub Depok Jumat 9/9 (dok. KM)
Walikota Depok M. Idris saat melakukan pemantauan melalui CCTV di kantor Dishub Depok Jumat 9/9 (dok. KM)

DEPOK (KM) – Menyusul penolakan sebagian masyarakat terhadap diberlakukannya sistem satu arah (SSA) di beberapa jalan protokol di Depok, walikota Depok mencoba melakukan evaluasi dibarengi juga monitoring terhadap SSA tersebut. Adapun keputusan Pemkot Depok untuk memberlakukan sistem satu arah didasari meningkatnya pertumbuhan kendaraan di Kota Depok yang tidak diimbangi dengan pembangunan jaringan jalan baru.

“SSA ini sudah direncanakan sejak dua tahun yang lalu, dan konsepnya pun sudah dikaji bersama para akademisi khususnya konsultan di Dinas Perhubungan,” papar Walikota Depok Muhammad Idris saat di ruang Area Traffic Control Dishub Depok, Jumat 8/9.

Lebih lanjut Idris mengatakan uji coba SSA ini diputuskan setelah melalui berbagai pertimbangan, dari mulai melakukan simulasi lalu lintas hingga rapat koordinasi antar OPD serta masukan dari pemerintah pusat, maka pada tahap awal 29 Juli 2017 diberlakukan SSA ini pada jalan Dewi Sartika dan jalan Nusantara.

“Setelah dua minggu ada masukan dari Polresta Depok bahwa ada dampak kepadatan kendaraan di jalan Margonda. Saat itu jalan Arif Rahman Hakim (ARH) masih dua arah, kemudian Pemkot Depok mengakomodir dengan berbagai macam simulasi dan kajian dari Polres maka diberlakukan SSA di ARH pada pagi dan sore hari. Karena dampak kepadatannya hingga simpang jalan Juanda melalui Pesona Kayangan, maka jalan ARH diberlakukan SSA pada sore hari,” jelas Idris.

“Kebijakan SSA ini dilakukan melalui kajian yang cukup lama dan juga yang namanya kebijakan lalu lintas itu kita lihat perkembangannya termasuk juga jumlah kendaraannya dan lain sebagainya. Ini semua akan kita rekam menjadi bahan evaluasi,” lanjut Idris.

Di lain kesempatan, Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna turut menambahkan, “Adanya pro kontra terkait kebijakan SSA ini disebabkan adanya permasalahan kemacetan dan kajiannya pun cukup panjang tentang kemacetan yang berkaitan dengan jumlah kendaraan. Jika ada jalan-jalan akses yang dilalui ketika ada dampak SSA ini kemudian terjadinya protes oleh warga sekitar dampak, ini sudah berulang kali disampaikan baik melalui WhatsApp dan sudah berdialog kepada penduduk sekitar namun masih kurang puas lalu masyarakat berdemo itu hak asasi mereka untuk berdemo, hal ini akan kita lihat tuntutannya seperti apa,” ujar Pradi.

Usai wakil walikota menjelaskan paparannya, Idris turut menambahkan, “penerapan SSA ini tujuannya adalah untuk kemaslahatan kepentingan yang lebih luas dan panjang ke depan sehingga evaluasi mereka lewat demo itu akan menjadi salah satu kajian serta evaluasi kami. Namun bahan evaluasi ini tidak hanya masukan dari masyarakat yang demo saja namun masukan dari hasil semua yang terkena dampak sosial SSA ini akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi,” katanya.

Walikota Depok juga menyampaikan bahwa dari hasil kajian lalu lintasnya, Polresta Depok mengatakan SSA “sangat efektif” untuk dilakukan. Bahkan Idris pun berencana Pemerintah Kota Depok mengadakan pertemuan terpadu antara Polresta dengan pemerintah untuk menerapkan aspirasi masyarakat.

“Jadi harus dipisahkan antara traffic dengan sosial, jika dampak sosialnya kerugiannya jauh lebih besar pengaruhnya dari dampak SSA ini, itu jadi jadi catatan kami dan dalam kebijakan ini menjadi pertimbangan untuk dijadikan bahan evaluasi untuk baik diteruskan atau dicabut kebijakan ini, namun kebijakan SSA ini belum ada keputusan sikap, untuk sementara masih berlanjut,” pungkas Idris.

Reporter: Gie
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*