IMAPA Tuntut Pemkab Paniai Tutup Tambang Emas Ilegal Degeuwo

Ketua IMAPA Bogor Yunus Gobai (dok. KM)
Ketua IMAPA Bogor Yunus Gobai (dok. KM)

BOGOR (KM) – Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Bogor menuntut kepada Pemda Kabupaten Paniai, Papua, agar segera menutup lokasi penambangan emas ilegal di wilayah lereng di Degeuwo, Kabupaten Paniai.

Ketua IMAPA Bogor Yunus E. Gobai mengatakan bahwa pihaknya menuntut untuk ditutup [tambang tersebut] karena “aktivitas penambangan telah meresahkan masyarakat dan merusak lingkungan sekitar.”

“Selain itu, lokasi tersebut termasuk wilayah larangan aktivitas penambangan,” katanya.

Gobai menyebutkan, penambangan di tanah milik Moni, Mee dan Wolani itu telah berlangsung sekitar sembilan tahun lalu.

“Proses penambangan dilakukan oleh beberapa pekerja secara manual dengan cara mengebor. Getaran (alat bor) dinilai mengganggu warga sekitarnya. Namun, saat itu warga masih takut melapor,” kata Gobai, Kamis (7/9/2017).

Menurut Yunus, warga resah terhadap penggalian tanah yang terus-menerus karena dapat merusak lingkungan sekitar yang merupakan lahan perkebunan produktif milik warga.

“Mereka (para pekerja) menggali tanah sampai kedalaman sekitar 14 meter dan 13 meter, dikhawatirkan akan mengenai lahan,” ujarnya.

Rakyat setempat, DAP, YLSM dan Media Jubi, Majalah Selangkah, Suarapapua dan Kabarmapegaa selalu mediasi dan komentar kepada Gubernur Papua dan Bupati Kabupaten Paniai untuk ditindaklanjuti.

Gubernur Papua dan Bupati Kabupaten Paniai pun mencabut SK dan menegur pemilik tambang agar menghentikan aktivitas ilegal itu sampai mereka mengurus izin resmi kepada pihak berwenang. Penambang juga telah menandatangani surat pernyataan untuk menghentikan penambangannya hingga pengurusan izinnya keluar.

“Tapi pada kenyataannya penambangan masih terus dilakukan,” kata Yunus.

“Gubernur Papua dan Bupati Kabupaten Paniai, pun selalu mengikuti situasi di Degeuwo tetapi mengapa tidak menyelidiki lokasi penambangan logam mulia itu?” ujar Yunus.

“Di lokasi penambangan di Degeuwo sangat banyak sumur bekas galian, pembunuhan OAP [Orang Asli Papua] meningkat, membuka bar, narkoba, penumpasan militer dan rakyat setempat kondisinya tidak aman,” tambahnya.

Menurutnya, perusahan Ilegal itu diduga melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.

*Red

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*