Politisi PDIP Sayangkan Instruksi Panglima TNI untuk Nobar Film Pengkhianatan G30S/PKI

Politisi PDIP Effendi Simbolon (stock)

JAKARTA (KM) – Rencana aksi nonton bareng (Nobar) film lawas “Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI” yang digulirkan oleh sejumlah partai politik mendapat tanggapan kritis dari Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon. Politisi PDIP itu menilai, Pemerintah tidak perlu menginstruksikan nobar ini, yang bertujuan untuk “mengetahui sejarah”. 

“Apakah kesejarahan dari film itu yang kemudian diadopsi oleh prajurit-prajurit muda kita? Belum tentu, nanti dulu,” ujar Effendi saat ditemui KM di ruang kerjanya di Kompleks Parlemen, Rabu 20/9.

“Sejak reformasi kita sudah tidak mengenal [versi cerita] itu, bukan berarti melupakan ya,” lanjutnya. 

“Kita tidak mengenal lagi cerita yang termuat dari film panjang itu, pesannya kan pesan Orde Baru sekali, orang kita tumbangkan kok,” ujar Effendi.

Saat ditanya apakah ada muatan politik dibalik wacana tersebut, Effendi menjelaskan bahwa sebagai orang politik, “pasti ada”. 

Menimbang hal tersebut, Effendi menghimbau agar pihak Pemerintah bersikap lebih tegas.

“Kalau sudah dibuat instruksi ya harus ditarik kembali, saya kira Presiden harus tegas,” lanjut Effendi.

Effendi menambahkan, kalau menurut Presiden rencana nobar tersebut tidak mempunyai makna yang baik, maka Presiden harus memerintahkan Panglima TNI agar menarik perintah tersebut.

“Bayangkan sekarang partai-partai politik sekarang udah ikut-ikutan nobar. Bisa terpecah belah kita ini,” ucapnya.

“[Inti film tersebut] adalah menunjukkan keganasan daripada Komunis ketika rezim Orde Lama dan kemudian ditumpas oleh rezim Orde Baru, dan inilah yang kemudian memberikan arti kemakmuran, kan gitu, itu pesan dari film itu kan? Apa iya? Nanti dulu,” terang Effendi.

Menirut Effendi, kalau memang begitu, maka kita “nggak perlu Reformasi”. 

“Hal-hal yang sensitif ini jangan kemudian diangkat, apalagi kemudian didorong dengan suatu surat instruksi,” lanjutnya.

Ia pun “sangat menyayangkan” kenapa harus dibuat suatu instruksi.

“Bahasa Presiden kan terlalu halus ya, kadang-kadang orang nggak ngerti, ini imbauan atau instruksi. Kan beliau katakan bahwa… anak milenium sekarang mungkin tidak mudah memahami, kan sulit itu,” tandas Effendi.

Ia pun menegaskan kembali agar Panglima TNI mencabut instruksi tersebut. “Saya minta Panglima TNI agar mencabut soal instruksi itu,” ujarnya. 

Ia mengungkapkan bahwa ada banyak film lain yang lebih layak dinobarkan. 

“Kalau kita mau bermain di tataran politik praktis, banyak sekali film sejarah yang harus kita nobarkan, mungkin ada ratusan film ya, seperti film bagaimana nilai-nilai perjuangan pasca kemerdekaan dan banyak sekali,” lanjutnya.

Effendi tidak menampik kemungkinan adanya “pewaris-pewaris” yang mempercayai ideologi Komunisme, namun isu ini akan terus “digoreng” hingga menjelang Pilpres 2019.

“Saya kira iya ya ada ya [yang mempercayai ideologi Komunisme] tapi isu ini akan digoreng terus sampai ke 2019,” tandas Effendi.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*