Pansus Angket Beberkan Dugaan Perbuatan Melawan Hukum oleh Ketua KPK

Anggota Pansus Hak Angket terhadap KPK memberikan keterangan pers di Hotel Santika, Jakarta, Rabu

JAKARTA (KM) – Pansus Angket KPK menggelar jumpa pers di Hotel Santika, Jakarta Pusat, terkait agenda pertemuan dengan Komisioner KPK dan juga mengungkap temuan Pansus terkait kejamggalan dalam pengadaan Alat Berat Penunjang Perbaikan Jalan pada Dinas Bina Marga DKI Jakarta pada tahun Anggaran 2015 lalu yang diduga melibatkan Agus Raharjo, yang kini menjabat sebagai Ketua KPK. 

Dalam pernyataan pers tersebut, wakil ketua Pansus Eddy Kusuma Wijaya memaparkan dalam keterangan persnya, “Banyak wartawan menanyakan kepada saya, kenapa hari ini Komisioner KPK diundang oleh Pansus tidak datang, padahal rapat sudah diagendakan jam 1 siang,” ucap Eddy di hadapan sejumlah awak media, Rabu 20/9. 

Anggota Pansus Arteria Dahlan menambahkan, “Ada temuan kami yang perlu kami sampaikan. Pertama-tama Pansus sudah bekerja sesuai dengan konstitusinya sesuai juga informasi yang disampaikan Pansus kepada publik, bahwa hari Rabu ini dijadwalkan bertemu dengan teman-teman komisioner KPK. Pansus telah menerbitkan surat undangan pada 18 September, tapi kami juga menerima surat dari KPK pada tanggal 20 September surat No B/6086 yang pada intinya mengatakan KPK tidak dapat memenuhi undangan Pansus Hak Angket KPK, dengan alasan saat ini KPK telah menjadi pihak terkait dalam permohonan Yudicial reviw UU MD3.”

“Tentunya ini sangat kita sayangkan, kami juga sangat prihatin bagaimana lembaga Negara dipanggil oleh Pansus yang legitimate tidak hadir dengan alasan yang kami katakan juga tidak konstitusional,” lanjut Arteria. 

“Siapapun yang dimintakan hadir oleh DPR sebagai wujud daulat rakyat harusnya menghormati itu, harusnya memanfaatkan momen-momen itu untuk melakukan klarifikasi yang sebaik-baiknya. Walau demikian, kami tetap menghormati sikap KPK dan kami juga melayangkan surat panggilan kedua dan kita berharap sampai dengan batas waktu yang sudah diberikan dan diamanatkan kepada kami 28 September ini, teman-teman KPK dapat memenuhi panggilan Pansus DPR ini sebagai wujud dari peradaban hukum dan menjadikan contoh bagaimana upaya hukum apapun tidak boleh juga mencederai tatanan norma yang sudah disediakan oleh hukum Negara.”

Kemudian Arteria membeberkan temuan pihaknya terkait adanya penyimpangan dalam pengadaan Alat Berat penunjang Perbaikan Jalan (UPR) tahun 2015 pada Dinas Bina Marga DKI Jakarta yang diduga melibatkan Agus Raharjo.

“[Dinas Bina Marga] melakukan e-purchasing untuk 19 unit produk PAKKAT Road Maintenance Truck PRMT-C 3200, apakah benar nilainya itu Rp. 36.100.000.000,00 yang disediakan oleh PT   DMU melalui e-Katalog. Apakah benar yang dilakukan teman-teman di LKPP?” ujar Arteria, heran.

“Ketua LKPP nya yang menjadi ketua KPK yang sekarang, Agus Raharjo,” jelas Arteria.

Penyimpangan yang terjadi di LKPP dan Dinas Bina Marga yang tidak melakukan evaluasi terkait untuk memastikan kebenaran atas informasi yang diberikan oleh PT. DMU, yaitu terkait dengan asal produk Pakkat Road Maintenance Truck PRMT-C3200, status PT. DMU dan harga produk tersebut.

Arteria membeberkan, PT. DMU melakukan rekayasa dokumen dan identitas fisik atas item barang yang di adakan agar dapat menunjukkan bahwa barang tersebut didatangkan dari Amerika Serikat dan bermerek PAKKAT.

“Kami juga menemui fakta adanya orang dalam hal ini pimpinan LKPP terindikasi diduga kuat memerintahkan direktur pengembangan sistem LKPP E-Katalog untuk melaksanakan e-katalog meskipun tidak ada peraturan mengenai pemilihan penyedia barang/jasa agar dapat di tayangkan pada E-katalog.”

Arteria menambahkan, dalam kasus ini dua orang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya, yaitu Hamdan (Kepala UPT Alkal sekaligus sebagai KPA  dan PPK kegiatan) yang mengusulkan anggaran dengan data PT DMU tanpa melakukan evaluasi terkait produk dan status barang yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan Irianto, direktur PT. DMU yang memberikan informasi tidak benar terkait status produk PRMT-C3200 dan melakukan rekayasa dalam pelaksanaan pengadaan produk, agar seolah-olah barang tersebut berasal dari Amerika Serikat dengan merek dagang PAKKAT.

Lebih jauh kata Arteria, terkait kerugian negara yang dihitung oleh lembaga yang berwenang untuk itu, yakni Rp. 22.456.100.000,00.

“Bayangkan transaksi Rp 36.100.000.000,00 kerugian Negaranya 60/% lebih,” tutup Arteria.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*