Fahri Hamzah: Pernyataan Panglima TNI Tunjukkan Pengadaan Alutsista Kurang Koordinasi

JAKARTA (KM) – Pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo terkait pembelian 5000 senjata oleh institusi selain TNI mendapat respon dari wakil ketua DPR RI Fahri Hamzah.

“Itu kan urusan di seputar Presiden yang harus dibahas ya, saya kira kalimat Panglima itu tentu memiliki dimensi pengetahuan dan peringatan yang luas,” ucap Fahri, Senin 25/9 di Gedung Nusantara 3, Kompleks Parlemen, Senayan.

“Sistem pengadaan alutsista harus betul-betul terkordinasi, sebab negara kita kan tidak menganut kebebasan memiliki persenjataan, tetapi setiap orang kan boleh membeli senjata, artinya ada pasar swasta dari persenjataan itu, misalnya ya PERBAKIN, dulu itu kan anggotanya juga banyak,” terangnya. 

“Artinya itu juga ada pasar swastanya, nah itu perlu diwaspadai dan itu koordinasi di tingkat pemerintah yang harus diintensifkan,” pungkasnya.

Selain koordinasi terkait pengadaan senjata, mantan politisi PKS itu juga menyoroti polemik yang muncul di dalam tubuh pemerintah terkait pernyataan kontroversial Jenderal Gatot itu.

Menurutnya, “sikap keras” dari Panglima TNI  itu harus menjadi materi pembahasan di dalam pemerintah.

“Jangan segala sesuatu diringankan dan dilonggarkan, tapi harus betul-betul dibahas dan dikaji,” tambahnya. 

“Saya malah juga membayangkan ini mungkin kritik kepada metode belanja alutsista kita yang harus betul hati-hati sebab bisa juga di situ terjadi penyimpangan dan kebocoran yang merugikan kita semua,” tegas Fahri. 

“Saya kira menganggap warning di dalam tubuh pemerintah kita, entah itu oleh Panglima sebagai lembaga yang paling banyak menggunakan persenjataan ya, terutama persenjataan-persenjataan berat. Itu sebagai dinamika korektif di dalam tubuh pemerintahan, supaya seperti ini tidak boleh terjadi di masa yang akan datang dan nanti saya kira jangan terlalu cepat dibantah tetapi lakukan investigasi dulu klarifikasi yang serius, baru setelah itu beda pandangan,” imbuhnya.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA