Anggap Kapolda Sumut Tutup Mata, Warga Dusun Cinta Dapat Minta Tolong Kepada Presiden dan Kapolri

Warga Dusun Cinta Dapat berunjuk rasa meminta tolong kepada Presiden dan Kapolri untuk membantu mengatasi masalah sengketa lahan (dok. KM)
Warga Dusun Cinta Dapat berunjuk rasa meminta tolong kepada Presiden dan Kapolri untuk membantu mengatasi masalah sengketa lahan (dok. KM)

LANGKAT, SUMATERA UTARA (KM) - Warga Dusun Cinta Dapat, Desa Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, mengaku merasa ketakutan, gelisah dan resah melihat ratusan personal Polri yang mereka duga merupakan suruhan pihak PT Langkat Nusantara Kepong (LNK) lengkap dengan senjata dan alat beratnya.

“Bapak Presiden Jokowi, Bapak Jenderal Tito Karnavian, kami ketakutan, tolong kami bapak, karena sepertinya Bapak Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Pol Paulus Waterpauw, malah tutup mata,” tutur Sekretaris Koptan Cinta Dapat, Senin (4/9).

Lanjutnya, masyarakat tidak punya beking, sedangkan PT. LNK bisa memperalat Polri dan alat-alat beratnya lengkap sementara. “Masyarakat bekingnya cuma Tuhan Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Untuk itu kami minta Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Kapolri Jenderal Tito Karnavian supaya berpihak pada rakyat kecil,” kata Syaiful lagi.

“Kami rakyat Indonesia hanya butuh tempat tinggal untuk menghidupi anak, istri dan keluarga kami, seharusnya Polri melindungi kami sebagai rakyat Indonesia, bukan PT LNK milik Malaysia yang bersekongkol dengan PT PN II,” bebernya.

“Kini alat berat semakin banyak berdatangan, kami sudah semakin takut, karena kami tidak ada pilihan, rumah kami yang sudah 32 tahun menetap di sini akan tetap dibongkar, karena HGUnya milik PTPN II Langkat, tapi kok, PT Langkat Nusantara Kepong (LNK) malah diberi beroperasi,” sambung Ketua Kelompok Tani Cinta Dapat, Haria Bintara.

Mobil milik aparat keamanan di Dusun CInta Dapat (dok. kM)

Mobil milik aparat keamanan di Dusun CInta Dapat (dok. kM)

Haria mengakui, sekitar 14 anggota dan pengurus dari 72 Kepala Keluarga (KK) keseluruhan anggota kelompok tani  mengaku ditakuti, sebab pihak kepolisian tidak mengakui alas hak milik warga, meskipun belum ada pembatalan secara resmi dari pihak pemerintah.

“Padahal Ombudsman RI sudah menyurati kita, dengan Nomor:  0463/SRT/1163.2016/AS.65/TIM.4/II/2017, ditujukan pada Kanwil BPN Sumut, Kakan BPN Kabupaten Langkat serta pemangku kepentingan lainnya, untuk mengadakan hearing dengan Komisi A DPRD Sumut,” katanya.

Hasil hearing tersebut, kesimpulannya, pihak Komisi A DPRD Sumut, merekomendasikan lahan 46 hektar milik Koptan Cinta Dapat supaya dikeluarkan HGU nya, meminta pada Pemkab Langkat agar lahan itu diserahkan pada masyarakat, pihak kepolisian agar netral dan profesional, dan mempertanyakan kewenangan PT. LNK untuk melakukan okupasi, karena secara yuridis yang diberi izin HGU itu PTPN II.

Kemudian, PTPN II dan PT. LNK dan masyarakat harus sama-sama menjaga kekondusifan, sehingga tidak terjadi konflik horizontal dan meminta BPN Provsu dan BPN Langkat agar mengeluarkan lahan masyarkat tersebut dari HGU. Surat itu ditandatangani Ketua Komisi A DPRD Sumut Sarma Hutajulu.

Pemberian kuasa dari PTPN II Kabupaten Langkat kepada PT Langkat Nusantara Kepong (LNK) dengan Nomor: PBR/X67/2017 perihal pembersihan lahan terhadap lahan yang sudah diduduki warga selama bertahun-tahun di Dusun Cinta Dapat, Desa Padang Brahrang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat dengan luas 46 hektar.

Surat tersebut ditandatangani Manager PT. LNK Kebun Padang Brahrang Jaya Silalen. Sebelumnya juga sudah ada surat dari PT. LNK dengan Nomor: PBR/X/27/XIII/2017, Tanggal 10 Maret 2017, hal pembersihan lahan/pemberitahuan I dengan luas 54 hektar.

Padahal, menurut Haria, masyarakat jelas memiliki lahan itu atas alas hak dengan No: SK139/DA/HML/1979, kutipan dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara di Medan.

“Herannya, itu HGU PTPN II Langkat, tapi mengapa PT LNK yang malah ngotot ingin mengusir warga, kita minta pihak aparat, baik itu KPK, kejaksaan, Polri supaya meyelidiki kerjasama tersebut,” sambungnya.

“Masyarakat hanya ingin tinggal di tempat tersebut, sebab, jika pihak PT LNK mengusir warga terus kemana lagi mereka akan tinggal dan menetap? Apakah penderitaan rakyat akan ditambah?”

“Bukankah pada subtansinya, hadirnya perusahaan negara lahir dengan tujuan untuk memakmurkan dan mensejahterakan rakyat, jika menderita dan terlunta-lunta, tidak ada tempat tinggal, terus bagaimana peran pemerintah dalam mesejahterakan rakyat?” tuturnya.

Reporter: Raja Paluata
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: