Warga Tuntut Pemprov NTB Berikan Ganti Rugi Terhadap Lahan yang Terkena Dampak Proyek Jalan Provinsi

Warga memperlihatkan dampak proyek pelebaran jalan provinsi NTB ruas Tawali-Sape (dok. KM)
Warga memperlihatkan dampak proyek pelebaran jalan provinsi NTB ruas Tawali-Sape (dok. KM)

NUSA TENGGARA BARAT (KM) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dihapkan dapat menyelesikan polemik terkait kompensasi lahan milik warga yang terkena dampak dari pekerjaan proyek rehabilitasi Jalan Provinsi paket P21 ruas Tawali-Sape, yang hingga kini tak kunjung ada penyelesaiannya.

Salah seorang warga yang memiliki lahan yang terkena dampak pada proyek tersebut mencoba menanyakan kompensasi lahan yang menjadi hak miliknya, namun tidak membuahkan hasil. Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nusa Tenggara Barat, Wheda Magma Ardhy, ketika dihubungi melalui telepon hanya menjawab, “Saya tidak tahu soal ganti rugi,” katanya, Jumat 25/8.

KupasMerdeka.com Berita NTB

(dok. KM)

Menurut salah satu warga setempat yang enggan menyebutkan namanya dan mengaku memiliki pengetahuan di bidàng hukum mengatakan, proyek ini bisa dituntut karena “sudah mengarah pada indikasi korupsi”.

“Proyek ini adalah proyek rehabilitasi, bukan proyek peningkatan jalan atau pembukaan jalan baru, karena secara administrasi tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan, walaupun pihak kontraktor itu mendapatkan apresiasi dari semua pihak,” ujarnya.

Sementara itu, pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek jalan provinsi paket P21 ruas Tawali-Sape Zainul Irfan menyatakan bahwa untuk biaya kompensasi lahan tidak dianggarkan, sementara untuk ganti rugi pelebaran jalan jelas diatur juga dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang “Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”.

Untuk diketahui, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang “layak dan adil” sebagaimana dikatakan dalam Pasal 9 ayat (2) UU 2/2012.

“Penilaian besarnya nilai ganti kerugian atas tanah yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditetapkan oleh Penilai, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 jo. Pasal 32, UU No 2 Tahun 2012,” tutupnya.

*RED

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: