PWRI Kabupaten Bogor Perkuat Struktur dan Peranannya bagi Wartawan

BOGOR (KM) – Organisasi profesi wartawan yang ada saat ini diharapkan mampu mengakomodir aspirasi para wartawannya, termasuk memberikan penguatan dalam perlindungan hukum saat menjalankan profesinya. Hal itu telah diamanahkan dalam pasal 8 UU RI No. 40 Tahun 1999 tentang Pers: “Dalam Menjalankan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”.

Di samping itu, organisasi profesi wartawan selayaknya mengedepankan diskusi tayang berita, agar dapat kesimpulan layak dibaca masyarakat pada umumnya sehingga berita-berita yang disajikan bukan berita yang bersifat hoax tetapi berita yang memiliki landasan fakta dan bertujuan memberikan edukasi bagi masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Bogor Insank Nasruddin, saat ditemui di Suites Hotel Kota Bogor, Kamis (24/8/17) kemarin.

Menurut Insank, wartawan wajib mencerdaskan masyarakat melalui pemberitaan, serta menyikapi kinerja pemerintah, dikhususkan terhadap pelayanan kepada masyarakat dalam hal pengelolaan uang rakyat secara tepat dan benar, tujuannya agar masyarakat secara nyata dapat merasakan fasilitas-fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah dengan menggunakan uang rakyat berdasarkan anggaran dan perencanaannya.

Lanjut dia, di sisi lain PWRI Kabupaten Bogor sebagai wadah organisasi wartawan sejatinya menjadi rumah bersama bagi para wartawan/jurnalis dalam mengaktualisasikan gagasan-gagasannya. “Dari hal tersebut tentu kepentingan organisasi tidak boleh ditunggangi oleh kepentingan politik atau kepentingan sepihak dari oknum pengurusnya.”

“Belajar dari perjalanan sebelumnya, PWRI Kabupaten Bogor sempat terjadi kefakuman sesaat disebabkan persoalan internal dan Alhamdullilah persoalan tersebut tidak berlangsung lama dalam menemukan solusi,” kata Insank.

Ia pun menyebut bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan DPP PWRI dan DPP PWRI mengambil tindakan tegas pemecatan secara organisasi terhadap oknum-oknum pengurus PWRI Kabupaten Bogor terdahulu yang dinilai tidak etis dan melanggar peraturan organisasi.

“Struktur pengurus PWRI Kabupaten Bogor telah berubah dan diisi oleh wajah-wajah baru yang memiliki integritas, kredibilitas, dan kecakapan dalam berorganisasi. Harapannya tentu struktur baru ini akan membawa perubahan berorganisasi, program terencana yang wajib direalisasikan oleh para anggota dan bermitra dengan para pembuat kebijakan, Muspida dan Muspika khususnya di kabupaten Bogor, agar mendapatkan informasi tepat, akurat untuk kelayakan pemberitaan berimbang,” jelas Insank.

“Implementasi program awal kepengurusan baru PWRI Kabupaten Bogor, konkritnya kami menerima, menampung serta menyikapi semua laporan para wartawan yang tergabung dalam PWRI Kabupaten Bogor atau pengaduan masyarakat berkaitan dengan kebijakan pemerintah maupun pada tataran penegakan hukum serta kami fokus mengawal implementasi anggaran rakyat, serta memproteksi kinerja para aparatur sipil negara dalam melayani masyarakat, sesuai petunjuk Presiden Joko Widodo dalam Nawa Cita,” harapnya.

Rporter: Deva
Editor: HJA