Anggota Parlemen Negara Asia-Pasifik Lihat ada “Masalah Serius” dengan Kesepakatan RCEP

Melani Leimena Suharli (tengah), Charles Santiago (kanan), Tom Villarin (kiri) pada acara diskusi tentang kesepakatan RCEP (dok. KM)
Melani Leimena Suharli (tengah), Charles Santiago (kanan), Tom Villarin (kiri) pada acara diskusi tentang kesepakatan RCEP (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Indonesia for Global Justice (IGJ), bersama dengan ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), dan ETO Consortium menggelar dialog menyikapi dampak kesepakatan RCEP terhadap Hak Asasi Manusia dan Lingkungan, 24-25 Agustus di Jakarta.

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) merupakan kesepakatan perdagangan bebas yang digagas oleh 10 negara anggota ASEAN (Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar, Brunei, Philipina, Kamboja, Vietnam, Laos, Singapura) dengan 6 negara mitra yaitu China, Jepang, Australia, India, Korea Selatan, Selandia Baru.

Pembentukan RCEP diyakini akan menjadi pasar perdagangan bebas terbesar di dunia dan menjadi tahapan penerapan area perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik tahun 2020 dibawah kendali FTAAP (Free Trade Area of The Asia Pacifc) yang sudah tercantum dalam komitmen negara-negara yang tergabung dalam APEC.

Pasca keluarnya Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump dari keanggotaan TPP (Trans-Pacific Partnership), semakin mendorong keberadaan RCEP menjadi blok perdagangan di kawasan Asia Pasifik. Hal inillah yang membuat Australia, Jepang, dan Korea berputar haluan untuk memastikan RCEP agar memiliki aturan yang sama dengan TPP.

Dialog ini bertujuan untuk membangun jaringan di antara anggota parlemen untuk dapat meluaskan isu mengenai negosiasi RCEP yang sekarang sedang berlangsung sebagai tanggung jawab dan keterlibatan bagi para anggota parlemen untuk secara positif memberikan pengaruh di level nasional dan internasional dalam memastikan perlindungan HAM di bawah RCEP.

Pertemuan tersebut mengumpulkan anggota parlemen dari negara-negara yang terlibat dalam RCEP, pakar internasional, perwakilan masyarakat sipil, dan pejabat pemerintah untuk membahas perundingan yang sedang berlangsung dan kemungkinan kesepakatan perdagangan mengenai hak asasi manusia. Pada akhir dialog, anggota parlemen meminta lebih banyak perhatian pada implikasi hak asasi manusia dalam kesepakatan tersebut.

Advertisement

“Ada sejumlah masalah serius dengan RCEP, yang oleh pemerintah yang terlibat dalam negosiasi sejauh ini gagal ditangani. Banyak ketentuan, jika dilewati dalam bentuknya saat ini, akan memiliki konsekuensi serius terhadap hak masyarakat, khususnya di Asia Tenggara,” ujar anggota parlemen Indonesia Mercy Barends, yang juga anggota APHR.

“Membiarkan kesepakatan ini maju tanpa mempertimbangkan secara serius implikasinya akan menjadi kesalahan besar. Kami sangat menyarankan agar negosiator RCEP meminta dimasukkannya mekanisme penilaian dampak hak asasi manusia, untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak berakhir dengan lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Kegagalan untuk melakukannya akan menempatkan orang-orang di seluruh wilayah berisiko mengalami pelecehan dari pelaku korporasi, yang secara keseluruhan, sudah memiliki catatan buruk dalam hal melindungi hak asasi manusia dan lingkungan,” lanjutnya.

“Proposal mengenai perlindungan HKI secara serius mengancam akses terhadap obat bagi jutaan orang dengan memperpanjang hak paten, yang pada akhirnya akan menyebabkan harga naik. Akses terhadap perawatan kesehatan yang terjangkau, termasuk obat-obatan, adalah hak asasi manusia yang mendasar, dan pembatasan ini akan menjadi pelanggaran serius terhadap hak tersebut,” kata anggota parlemen Malaysia Charles Santiago, yang juga menjabat sebagai Ketua APHR.

Anggota parlemen juga meminta lebih banyak transparansi dalam hal negosiasi yang selama ini tertutup dari pengawasan publik dan parlementer. ” Indonesia sebenarnya belum siap hadapi MEA, dan disinilah perlu ada sinergi antara deperindag, ukm, dan komisi VI “, ujar Melani Leimena Suharli yang mewakili Komisi VI DPR dalam Konferensi Pers di hadapan awak media.

Reporter: Soedrajat, Indra Falmigo
Editor: HJA

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: