Tidak Sepakat Soal “Presidential Threshold”, 4 Fraksi DPR Walk Out dari Sidang Paripurna

Wakil Ketua DPR Fadli Zon usai walk out dari Sidang Paripurna DPR, Jumat 21/7 dinihari (dok. KM)
Wakil Ketua DPR Fadli Zon usai walk out dari Sidang Paripurna DPR, Jumat 21/7 dinihari (dok. KM)

JAKARTA (KM) - Sidang paripurna DPR-RI ke-32 kembali membahas ambang batas pencalonan Presiden atau Presidential Threshold. Rapat yang dipimpin ketua DPR Setya Novanto itu masih belum menemukan kata sepakat dari beberapa Fraksi. Empat fraksi yang menolak yakni Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS melakukan aksi walk out meninggalkan sidang.

Wakil Ketua DPR yang juga merupakan politisi Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan bahwa pihaknya “tidak mau menjadi bagian dari yang ikut mengambil keputusan yang melanggar konstitusi”.

“Saya katakan ini adalah realitas demokrasi kita. Yang namanya demokrasi ya itulah ada perbedaan pandangan, perbedaan sikap, saya kira ini harus kita sikapi secara dewasa. Tetapi kami tidak mau menjadi bagian dari yang ikut melakukan pengambilan keputusan yang melanggar konstitusi yaitu tetap memakai threshold yang sudah dipakai pada 2014,” ujar Fadli usai meninggalkan sidang pada Jumat 21/7 dinihari pukul 00.15 WIB, kompleks Senayan Jakarta.

“Biar rakyat juga melihat. Bahwa sekarang ini ada satu proses yang dipaksakan dari Pemerintah dengan threshold 20 persen. Tidak ada satupun negara di dunia ini, bisa dicek, yang memakai threshold sampai 20 persen tidak ada.
Pada umumnya dibawah 10 persen dan itupun memakai pemilu yang tidak serentak. Jadi tidak masuk akal,” tandas Fadli.

“Tentu kita akan melakukan langkah-langkah yang lain, ini adalah bagian dari satu exercise demokrasi kita untuk menegakkan konstitusi dan aturan, kita akan melakukan langkah yang tersedia termasuk melakukan judicial review dan saya kira sudah banyak juga pihak pihak yang melakukan hal yang sama,” lanjutnya.

Fadli menegaskan, dalam hal ini demokrasi di Indonesia “sangat buruk”, karena pemerintah ikut campur dan mengedepankan persoalan-persoalan taktis, “yang menurut akal sehat tidak mungkin dilakukan kalau kita mengingat harusnya memberikan kekuasaannya bagi setiap warga negara yang mau memilih dan dipilih,” ucap Fadli.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


KUPAS MERDEKA
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.