Pengamat: Minimarket ‘Bunuh’ Usaha Masyarakat Kecil

BOGOR (KM) – Keberadaan minimarket di Kabupaten Bogor makin tidak terkendali. Data yang dihimpun, pada tahun 2016 saja tercatat ada 231 minimarket baru di Bumi Tegar Beriman sehingga patut diduga keberadaannya tidak sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 tahun 2012 lantaran proses perizinannya dipertanyakan.

Direktur Kajian dan Analisa Publik, Rico Pasaribu menilai, meskipun bukan pihak yang mengatur soal perizinan, seharusnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) melakukan kajian terkait makin menjamurnya minimarket. Di sisi lain, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) diminta tidak sembarangan mengeluarkan perizinan.

“Dua dinas itu yang harus bertanggung jawab. Jangan sembarangan mengeluarkan izin dan harus dilakukan kajian karena minimarket jelas mengancam para pedagang kecil,” ungkapnya, Selasa (25/07/2017).

Ia juga berpendapat, keberadaan Satpol PP sebagai penegak Perda masih tumpul saat menghadapi persoalan minimarket yang menyalahi aturan. Harusnya, ada tindakan tegas agar tidak semakin menjamur serta pengawasan yang maksimal dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.

“Hasil kajian di lapangan, mayoritas minimarket IMB-nya adalah rumah tinggal. Nah, kalau begini dimana fungsi Satpol PP? Jangan hanya berani membongkar PKL saja,” imbuhnya.

Hal senada dilontarkan pengamat ekonomi dan usaha mikro dari Universitas Indonesia, Maulana Malik. Ia mengatakan, keberadaan minimarket yang tak sesuai Perda nomor 11 tahun 2012 mau tak mau mematikan usaha kelontongan milik masyarakat. Karena itu, minimarket harus dibatasi dan Pemerintah Kabupaten Bogor harus melindungi juga usaha milik masyarakatnya.

“Banyak toko kelontong yang akhirnya tutup karena tak terkontrolnya jumlah dan keberadaan minimarket,” pungkasnya.

Reporter: EF
Editor: HJA