Fadli Zon Dorong IKAPI Agar Lakukan Terobosan pada Industri Perbukuan

JAKARTA(KM) – Wakil ketua DPR Fadli Zon menerima perwakilan pengurus Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin 24/5.

Dalam kesempatan tersebut Fadli mengatakan, perlu ada terobosan pada industri perbukuan, khususnya buku konvensional atau buku cetak, “sehingga memudahkan penerbit buku dan yang memproduksinya, maupun memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan buku,” ujar Fadli.

“Peran dari buku cetakan masih sangat besar, sehingga perlu ada terobosan, meskipun sudah ada e-book dan digital book,” tandas Fadli.

Lebih jauh Fadli sangat apresiasi kepada Pemerintah khususnya PT Pos Indonesia,yang telah memberikan fasilitas pengiriman buku ke sejumlah daerah. Hal ini dinilainya sebagai salah satu cara menghadapi tantangan terhadap distribusi perbukuan.

“Dengan disahkannya Undang-Undang Sistem Perbukuan ini oleh DPR pada akhir April yang lalu, diharapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat kita, termasuk kegiatan seputar perbukuan,” harap Fadli.

“Dengan melalui berbagai kegiatan, seperti pameran buku, bedah buku, maupun diskusi buku dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap buku, dan meningkatkan literasi kita,” sambung politisi Partai Gerindra itu.

Ia pun sangat mengapresiasi peran dari IKAPI yang telah menghimpun penerbit di seluruh Indonesia, yang telah menjalankan peran penting dan “menjadi garda terdepan dalam persoalan literasi.”

Secara bersamaan, Ketua Umum IKAPI pusat, Rosidayati Rozalina mengungkapkan rasa gembiranya atas lahirnya Undang-Undang Sisbuk ini. “Dengan begitu dapat memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan buku, khususnya buku pendidikan,” ucap Rosidayati .

“Namun kita harus banyak melakukan langkah-langkah terobosan, seperti yang disampaikan pak Fadli tadi. Karena fokus dari UU ini banyak pada buku pendidikan, jadi untuk menggairahkan kembali industri penerbitan buku, kita harus melakukan banyak hal,” imbuh Rosidayati .

Ia menjelaskan, saat ini industri buku masih banyak kendala. Misalnya terkait distribusi, pajak yang dipungut hingga empat lapis dalam satu buku, kertas yang seringkali hilang dari peredaran saat dibutuhkan, hingga harga buku dan kertas yang tidak terkendali.

“Masih banyak yang harus kita lakukan. Termasuk merinci beberapa hal dalam implementasi Undang-Undang Sisbuk ini,selain itu juga disesuaikan dengan praktek di Indonesia. Kami akan mengawal proses tindak lanjut dari lahirnya Undang-Undang Sisbuk ini. Termasuk pemberian masukan pada Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri,” tutup Rosida, Ketua Umum IKAPI Pusat.

Reporter: Indra Falmigo
Editor: HJA