CBA: “Proyek Revitalisasi BLK Kemenaker, Lahan Subur Korupsi”

BOGOR (KM) – Pada tahun 2016, Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan dan Produktivitas melanjutkan pembangunan BLKI (Balai Latihan Kerja Internasional) yang berlokasi di Desa Janti, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo.

Untuk proyek pembangunan BLKI Sidoarjo tersebut, Kemenaker menyiapkan anggaran sebesar Rp. 6.599.829.000. dan dilaksanakan antara bulan Agustus sampai dengan Desember 2016.

Terkait hal tersebut, CBA (Center for Budget Analysis) khawatir proyek revitalisasi BLK yang gencar dilakukan Kemenaker masih rawan penyelewengan. Begitu juga dengan pembangunan BLKI Sidoarjo.

Seperti dijelaskan koordinator investigasi CBA, Jajang Nurjaman melalui siaran persnya Kamis (20/04/2017), Perusahaan yang dimenangkan Kemenaker untuk menjalankan proyek tersebut adalah PT. Wijaya Perdana yang beralamat di Jl. Fatmawati No. 1B Lantai 3 Jakarta Selatan DKI Jakarta. Anggaran yang dihabiskan untuk menjalankan proyek tersebut sebesar Rp. 6.401.728.000.

“Yang menjadi persoalan, ada tiga perusahaan lainnya sebenarnya yang mencoba melakukan penawaran lebih murah kepada Kemenaker. Namun masih dengan lagu lama, ketiga perusahaan tersebut ujung-ujungnya digugurkan dan uang sebesar Rp. 751.917.000 lagi-lagi menguap,” ungkapnya.

Jadi, lanjut Jajang, wacana Hanif Dhakiri agar kementerian yang dikomandoinya di tahun 2017 bisa mendapatkan limpahan anggaran untuk pendidikan vokasi sebesar Rp. 20 Triliun sangatlah mengada-ada. “Jangankan Rp. 20 Triliun, anggaran senilai Rp. 1,4 Triliun saja untuk revitalisasi BLK masih banyak yang bocor,” sambungnya.

“Kami, Center for Budget Analysis, mendorong KPK atau Kejaksaan sebagai pihak berwenang untuk segera menindaklanjuti temuan di atas. Pihak Kemenaker mulai dari Pokja panitia lelang, Ditjen Binalattas, dan jangan lupa Hanif Dhakiri juga dipanggil untuk dimintai keterangan,” tegasnya.

* Red