Besok Pengadilan Tipikor Gelar Sidang Perdana Kasus e-KTP, KPK: “Nama-Nama Besar Akan Terungkap”

Juru bicara KPK, FEbri Diansyah (dok. KM)
Juru bicara KPK, FEbri Diansyah (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Dengan terungkapnya kasus korupsi e-KTP pada tahun 2011-2012 di Kemendagri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka yakni bekas Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto.

Irman dan Sugiharto dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sebelumnya, KPK menyebut dugaan korupsi e-KTP pada 2011-2012 ini sebagai salah satu kasus yang besar.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, memaparkan bahwa KPK akan mengungkap hal lain dalam sidang perdana yang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Kamis 9/3/17 nanti.

“Tidak hanya nama-nama besar yang akan terungkap nanti, melainkan lebih dari itu, namun yang paling penting bagaimana konstruksi dari indikasi korupsi e-KTP tersebut, karena proses penyidikan kita mendalami setidaknya ada tiga hal, ada perencanaan dalam pengadaan e-KTP, yang diduga merugikan Negara hingga Rp 2,3 triliun. Pada proses perencanaan tersebut terjadi pertemuan informal diantara pihak yang diduga terlibat, ada pertemuan di luar kantor antara sejumlah pihak untuk membicarakan e-KTP,” ucapnya pada Selasa, 7/3 di Gedung KPK, Kuningan Jakarta Selatan.

Advertisement

Lebih lanjut kata Febri, “Menurut hasil penyidikan, pada proses perecanaan tersebut, terjadi pertemuan informal di antara pihak. Yang kedua, kemudian penyidik mendalami proses pembahasan anggaran yang melibatkan legislatif, eksekutif dan pihak lain yang diduga terlibat kasus korupsi e-KTP tersebut,” tandas Febri.

Pengadaan e-KTP diduga dilakukan pihak tertentu untuk memperkaya diri sendiri maupun korporasi.
“Karena itu kita gunakan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor, maka kita harus buktikan apa yang langgar prosedur dan ketentuan, dan indikasi aliran dana pada siapa saja, salah satu unsur yang harus kami buktikan dalam persidangan, yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi,” ujarnya.

Terlebih, dalam penyidikannya, Irman maupun Sugiharto sudah membuka informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap kasus yang sempat mangkrak ini.

Sudah lebih dari 250 saksi diperiksa untuk proyek yang diduga memakan kerugian negara hingga Rp 2,3 triliun itu. (Indra Falmigo)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: