Anggota DPR Sepakat Akan Gugat Bos Freeport

Politisi Partai Hanura, Mukhtar Tompo (dok. KM)
Politisi Partai Hanura, Mukhtar Tompo (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Keributan antara bos PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim, dengan anggota DPR Mukhtar Tompo pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VII,  pada Kamis 9/2 lalu, berujung panjang.

Anggota Komisi VII DPR dari fraksi Hanura yang menjadi korban kemarahan Chappy Hakim itu, ketika dihubungi KM secara terpisah menegaskan bahwa tidak hanya ia saja yang akan mempersoalkan sikap bos PT Freeport Indonesia itu ke ranah hukum. “Saya, Komisi VII, Fraksi dan Partai (Hanura) akan mempersoalkan secara hukum,” ujar Mukhtar Tompo.

Saat ditanya terkait pernyataan maaf yang diungkapkan oleh Chappy Hakim lewat media massa, Tompo mengatakan, “Ini bukan soal maaf memaafkan. Ini adalah sikap saya yang mewakili sikap jutaan masyarakat Indonesia kepada PT Freeport yang melakukan eksploitasi sumber daya alam, mengambil manfaat besar dengan meratakan dan menggali gunung emas di bumi Indonesia. Tetapi PT Freeport mengabaikan kewajiban yang diatur dalam UUD,” tutur Mukhtar Tompo kepada KM, Senin 13/2.

Legislator murah senyum ini mengatakan bahwa sikapnya tersebut sebenarnya sudah sangat bijaksana karena sesuai tugas yang diembannya sebagai wakil rakyat. “Tapi dia (Chappy Hakim) malah memperlihatkan sikap aneh. Sejauh ini juga, Freeport tidak ada kata maaf (langsung),” tandasnya.

Sebelumnya, Dirut PT Freeport Chappy Hakim marah dan berteriak-teriak sembari menunjuk-nunjuk anggota DPR dari Fraksi Hanura, Mukhtar Tompo, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VII dengan 12 perusahaan, pada Kamis (9/2) lalu. 
Kemarahan Chappy diduga karena Mukhtar Tompo menanyakan komitmen PT Freeport dalam membangun smelter. Selain itu, ia juga menyarankan Freeport konsisten dalam menjawab pertanyaan anggota Komisi VII.

Chappy Hakim sendiri sudah meminta maaf atas peristiwa yang terjadi dalam RDP di Komisi VII tersebut. Dalam permintaan maaf lewat media tersebut, Chappy mengatakan peristiwa itu merupakan hal yang tidak diinginkan. “Dengan tulus, saya memohon maaf kepada Komisi VII atas polemik yang terjadi,” ujarnya lewat pernyataan tertulis, pada Kamis 9/2 lalu.

Meski begitu, ia tetap mematuhi peraturan hukum terkait peristiwa tersebut. Chappy mengaku sangat menghargai semua masukan konstruktif oleh Komisi VII DPR dan berharap bisa terus bekerja sama dan berkontribusi untuk seluruh pemangku kepentingan.

Namun permintaan maaf Chappy Hakim lewat media massa itu dianggap belum cukup, sehingga Mukhtar Tompo dan fraksinya akan melanjutkan ke proses hukum. Bahkan, hal tersebut makin melebar karena Komisi VII yang anggotanya lintas fraksi disebut-sebut juga akan memproses hukum kasus tersebut. (Indra Falmigo)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: