Jelang Pilkada Serentak, “Relawan NKRI” Minta Pemerintah dan Otoritas Waspadai Perpecahan Bangsa dan Isu SARA

JAKARTA (KM) – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam “Jaringan Relawan NKRI Untuk Pilkada Luber dan Jurdil” menggelar deklarasi Pilkada damai di Jakarta, Senin 13/2. Dalam pernyataan yang diterima KM, jaringan aktivis itu mengungkapkan sejumlah kekhawatiran, khususnya dalam konteks Pilgub DKI Jakarta yang selama ini dihujani kontroversi demi kontroversi.

Berikut rilis Pers yang diedarkan kelompok gabungan organisasi Buruh Sahabat Jokowi dan Seknas Jokowi itu:

Masa kampanye Pemilukada serentak tahun 2017 telah usai, saat ini kita memasuki hari tenang di 101 daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Kami mengamati meskipun kita melakukan Pilkada di 7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota di seluruh Indonesia, Pilgub DKI adalah yang paling menyita energi dan perasaan kebangsaan kita.

Pilgub DKI 2017 ini sejauh pengamatan kami telah menimbulkan gesekan yang berpotensi memecah belah bangsa jika tidak disikapi secara baik dan bijak.

Upaya mengejar jabatan gubernur DKI ini menjurus memecah belah anak bangsa menghadap-hadapkan rakyat dengan mengeksploitasi isu-isu dan sentimen primordial bernuansa SARA, udara yang kita hirup telah terpolusi begitu pekat dengan berbagai fitnah (hoax), kebencian, kecurigaan, dan adu domba. Kenyamanan kita berbangsa dan bernegara terganggu karena melanggar kepatutan dan kesantunan kita sebagai bangsa indonesia serta adanya aroma memaksakan kehendak dari kontestan.

Untuk itu, kami Relawan NKRI yang peduli terhadap demokrasi menyatakan menyerukan dan sikap:
1. Kami berharap agar seluruh daerah yang melaksanakan pilkada dapat berjalan dengan damai, langsung umum bebas rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil) sehingga dapat lahir pemimpin-pemimpin daerah yang amanah,berpihak kepada rakyat dan mampu bekerja sama dengan pemerintah di tingkat pusat.

2. Pilkada adalah pesta demokrasi. Oleh karena itu, perlu komitmen bersama seluruh elemen bangsa untuk menjaganya agar tetap kondusif berpolitiklah dengan baik, sesuai aturan hukum dan koridor yang sesuai dengan nalar dan nurani yang sehat agar peradaban demokrasi dan politik kita dapat tumbuh serta terhindar dari perpecahan.

3. Bahwasanya Pilgub DKI dijadikan medan pertarungan kekuatan-kekuatan politik yang merupakan kelanjutan dari pilpres 2014, oleh karena itu kami menyerukan kepada seluruh elemen relawan yang bersama-sama berjuang pada pemilu presiden 2014 untuk kembali merapatkan barisan, mencermati dan menyikapi pola-pola manuver politik dari musuh Tri Sakti dan Nawacita.

4. Kami menghimbau kepada seluruh pasangan calon yang bertarung dalam pilkada, khususnya Pilgub DKI agar berkonsentrasi secara ksatria dan menghindarkan diri dari praktek-praktek kejahatan pemilu seperti manipulasi, intimidasi dan politik uang.

5. Bahwa kepada seluruh elemen relawan diminta menggunakan hak pilihnya secara hati-hati dan bertanggung jawab dengan memikirkan secara mendalam pasangan calon mana yang paling mungkin sejalan atau mendukung terlaksananya program Nawacita.

6. Kami menyerukan agar pemerintah presiden Jokowi-JK tetap fokus pada upaya menjalankan pemerintahan agar Negara benar-benar hadir ditengah-tengah rakyat yang membutuhkan diseluruh negeri. Presiden dan wakil presiden perlu memastikan netralitas aparatur pemerintah disemua tingkatan dalam kaitannya dengan pilkada serentak 2017, kami tidak meragukan komitmen pemerintah terhadap demokrasi yang sehat tetapi perlu dipastikan bahwa seluruh aparatur pemerintah berjalan sesuai tupoksinya.

7. Kami mengingatkan bahwa Pancasila dan NKRI sudah bersifat final dan mengikat sehingga seluruh upaya baik yang bersifat terang-terangan maupun dengan sembunyi-sembunyi yang merongrong dan membahayakan NKRI, oleh karena itu kami menyerukan agar seluruh elemen masyarakat bersatu menolak para petualang politik yang berlindung dibalik sentimen primordial dan SARA.

8. Munculnya TKA khususnya dari China, isu kebangkitan komunisme dan PKI, isu SARA dan berbagai aksi-aksi politik belakangan ini adalah bagian dari upaya mengganggu dan menciptakan instabilitas sosial, politik dan ekonomi. Upaya-upaya ini dilakukan secara telanjang, massif dan sistematis sehingga mendesak upaya membangun kekuatan sebagai tindakan berjaga-jaga. Kami menolak semua upaya memfitnah menarik-narik Presiden Jokowi dan kabinet kerja dalam agenda lokal pemilihan gubernur.

9. Kami mendukung dan berterima kasih pada Polri dan TNI yang menjaga keamanan dan kelancaran Pilkadah serentak 2017. Juga dalam proses hukum yang sedang berjalan, kami meminta kepada Polri tegakan keadilan seadil-adilnya, laksanakan secara transparan. Kepada TNI kami meminta tetap waspada terhadap elemen-elemen yang berupaya menunggangi proses hukum dan politik yang sedang berjalan. Seluruh rakyat harus menghormati proses hukum yang berjalan, terlebih terhadap apapun hasilnya di kemudian hari.

Demikianlah pandangan, seruan dan sikap kami memasuki pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017, kami memastikan bahwa seluruh elemen relawan secara langsung akan berada di TPS-TPS diseluruh penjuru untuk memastikan pelaksanaan Pilkada yang memenuhi prinsip Luber dan Jurdil.

Hormat kami,

Buruh sahabat Jokowi, Seknas Jokowi dll.

(lie)