Aktivis Bogor Kembali Soroti Silpa dan Proyek Pembangunan yang Molor

Direktur Pusaka Tapak Ruhiyat Sujana ketika orasi dalam aksi massa di depan gerbang Gedung Tegar Beriman (dok. KM)
Direktur Pusaka Tapak Ruhiyat Sujana ketika orasi dalam aksi massa di depan gerbang Gedung Tegar Beriman (dok. KM)

BOGOR (KM) – Selama dua tahun, fenomena Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang tinggi di Kabupaten Bogor terus menjadi sorotan banyak pihak. Awal tahun 2016, Bupati Bogor Nurhayanti melakukan langkah-langkah strategis agar bisa menekan angka SiLPA tersebut, akan tetapi upaya Bupati tidak membuahkan hasil yang maksimal. Menurut Direktur Pusat Kajian Tata Kelola Pemerintahan dan Korupsi (Pusaka Tapak), Ruhiyat Sujana, hal ini menjadi potret bahwa bupati dan jajarannya “tidak berkomitmen terhadap penurunan angka SiLPA”.

“Tinggi SiLPA selama tiga tahun berturut-turut menjadi catatan buruk Pemda Bogor dari berbagai aspek dan saya katakan Bupati Nurhayanti gagal memaksimalkan pembangunan dan  mensejahterakan rakyat Bogor,” tegas Ruhiyat ketika ditemui di kediamannya di bilangan Pamijahan, Rabu, (8/2).

Selain banyaknya pekerjaan proyek pembangunan yang bermasalah seperti pembangunan puskesmas, kantor kecamatan, jalan, jembatan, irigasi, sekolah dan rumah sakit daerah, persoalan tersebut “menambah benang kusut kegagalan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor,” katanya.

Menurut Ruhiyat, tidak adanya kejelasan sanksi adendum, berapa rupiah, dan masuk ke mana, dan tidak adanya sanksi tegas terhadap perusahaan kontraktor bermasalah, Kabupaten Bogor menjadi surganya para pengusaha-pengusaha nakal.

“Ada hal yang menarik untuk dianalisa dan dikaji kenapa banyaknya kasus proyek bermasalah. Tentunya unsur pendukung pembangunan yaitu unsur pengusaha harus menjadi catatan yang harus dievaluasi, jangan sampai semua kegagalan program pembangunan tersebut dikarenakan ada campur tangan para pengusaha atau kapitalis. Semuanya buah dari kolaborasi jahat antara pengusaha dan penguasa,” ujar Ruhiyat menambahkan.

Advertisement

Ia menjelaskan, banyaknya terlontar jual beli proyek mungkin salah satu yang erat kaitannya, dan lemahnya pengawasan dari para wakil rakyat pun ikut menyempurnakan kolaborasi jahat tersebut. Penegasan buat para pimpinan SKPD agar jangan mau diintervensi oleh pihak manapun, apalagi ikut bermain, serta mandulnya fungsi pengawasan wakil rakyat, ini menjadi catatan khusus dari Direktur Pusaka Tapak.

“Kami mendesak kepada pimpinan tertinggi eksekutif dan Ketua DPRD agar melakukan evaluasi yang mendalam, harus berani menindak siapa saja yang ikut bermain dalam pusaran jahat tersebut, selain itu harus berani juga menindak para pengusaha nakal dengan cara memblack list agar menjadi pembelajaran buat pengusaha lainnya,”

“Penegak hukum pun jangan tutup mata dan tutup telinga seakan tidak mau tahu. Semua pihak harus berkomitmen mewujudkan Good Governance dan Clear Governance sehingga cita-cita mensejahterakan rakyat dan menjadikan kabupaten Bogor menjadi kabupaten termaju di Indonesia terwujud,” tukasnya. (Dian Pribadi)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: