Rusak Ekosistem Sungai Cianten, Aktivis Pamijahan Desak Bupati Tutup PT. JDG

Sungai Cianten mengalami kekeringan diduga akibat proyek PLTMH PT. JDG. (dok. KM)
Sungai Cianten mengalami kekeringan diduga akibat proyek PLTMH PT. JDG. (dok. KM)

BOGOR (KM) – Persoalan antara para petani ikan dengan PT. Jaya Dinamika Geohydroenergy (JDG) mencapai titik terang usai pertemuan antara Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Pemkab Bogor dan para petani ikan yang tergabung dalam Paguyuban Petani Ikan Kolam Air Deras Pamijahan (PPIKADP), Kamis 26 Januari 2017 lalu, di ruang kantor Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Bogor.

Dalam pertemuan tersebut, disimpulkan bahwa selain ganti rugi, Pemkab Bogor juga harus berani menutup PT. JDG. Hal itu ditegaskan oleh Ali Taufan Vinaya (ATV), salah satu aktivis yang juga merupakan putra daerah Pamijahan.

“Keberadaan PT. JDG yang saat ini kepemilikan sahamnya dipegang oleh PT. SAMUEL harus segera ditutup, terhitung 21 hari setelah adanya rekomendasi dari Tim Verifikasi (Tim 9), yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor,” kata ATV kepada KM, Selasa (31/1).

Ali Taufan Vinaya (ATV) saat mengamati kondisi sungai Cianten, Pamijahan (dok. KM)

Ali Taufan Vinaya (ATV) saat mengamati kondisi sungai Cianten, Pamijahan (dok. KM)

Menurut ATV, keberadaan PT tersebut tidak juga memberikan keuntungan baik bagi masyarakat setempat ataupun bagi Pemkab sendiri. “Yang ada hanyalah kerusakan lingkungan, ekosistem sungai Cianten rusak, bahkan terancam punah,” katanya.

Advertisement
Bendungan sungai Cianten yang dibangun oleh JDG dalam proyek PLTMH (dok. KM)

Bendungan sungai Cianten yang dibangun oleh JDG dalam proyek PLTMH diduga sebabkan kekeringan (dok. KM)

Selain itu, ATV juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan, karena menurutnya, ada indikasi oknum-oknum pejabat yang terlibat baik dalam penerbitan izin maupun indikasi adanya penggunaan lahan atau tanah negara milik taman nasional.

“Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Kalau ada oknum pemerintah yang bermain, aparat kepolisian harus berani melakukan pemeriksaan. Mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten,” tegas ATV.

Ia menjelaskan, hal ini sesuai dengan Surat Rekomendasi dari DPRD Kabupaten Bogor tertanggal 6 Januari 2017.
Dalam surat rekomendasi tersebut, dalam poin ketiga tertulis “Mendorong untuk melakukan penegakan hukum apabila terdapat pelanggaran dalam proses pembangunan PLTMH.”

“Kita akan menunggu sejauh mana Bupati Bogor Hj. Nurhayanti berani menjalankan rekomendasi Tim 9 yang sudah ditunjuk sama beliau. Kalau memang benar beliau merasa orang Bogor, beliau pasti akan melaksanakan rekomendasi tersebut,” pungkas mantan aktivis Forum Kota tersebut. (Dian Pribadi)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: