Ratusan Petani Ikan Pamijahan Ontrog Gedung DPRD, Tuntut Tindaklanjut Ganti Rugi dari PT. JDG

Ratusan petani ikan Pamijahan berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Kamis 5/1 (dok. KM)
Ratusan petani ikan Pamijahan berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Bogor,

BOGOR (KM) – Mengawali tahun 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor mendapatkan hadiah dari sejumlah rakyatnya berupa aksi massa para petani ikan Pamijahan. Aksi massa jilid II para petani ikan ini menuntut ketegasan sikap dari pemangku kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor atas nasib mereka yang selama 13 bulan tidak ada kejelasan dan pertanggungjawaban atas kerugian dari musibah yang mereka alami akibat dampak adanya giat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) yang di lakukan oleh PT. Jaya Dinamika Geohydroenergy (PT. JDG).

Sekitar 500 orang massa aksi mengontrog gedung pemerintahan Kabupaten Bogor, Kamis (5/1). Mereka meminta bertemu dengan Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Mereka mengancam bila Bupati Nurhayanti dan Ketua DPRD Ade Ruhandi tidak bisa bertemu atau menemui mereka, maka mereka akan menginap dan tidak membubarkan diri.

“Hari ini, kita meminta ketegasan sikap dari Nurhayanti sebagai Bupati kita dan Jaro Ade sebagai ketua DPRD kita, apakah mereka akan berpihak kepada rakyatnya yang sudah tiga belas bulan menderita terdzolimi atau kepada pihak perusahaan PT. JDG yang sudah merusak tatanan perekonomian mandiri, yang sudah di bangun puluhan tahun yang lalu dari semenjak nenek moyang kita dengan dalih pemanfaatan energi terbarukan untuk menopang sumber tenaga listrik yang nyatanya tidak berpihak ke masyarakat kecil,” tegas Ruhiyat Sujana, koordinator aksi yang juga merupakan putra daerah Pamijahan dalam orasinya.

Lebih lanjut, Ruhiyat mengancam bila tidak hari ini Nurhayanti menemui mereka, maka mereka akan “membongkar praktek-praktek kotor dari semua perijinan yang telah dikeluarkan kepada pihak PT. JDG dan praktek-praktek korupsi yang ada di Kabupaten Bogor.”

Secara terpisah, menurut salah satu peserta aksi dari WALHI Jawa Barat, Dadan Ramdan, PT. JDG tidak memiliki kapasitas dan keahlian sebagai perusahaan pembangkit listrik tenaga Minihidro. “Kami sudah melakukan investigasi sejak Juni 2016 hingga kini bahwa aktivitas perusahaan itu tidak memiliki izin dan mengakibatkan kerugian 53 orang petani ikan di 202 kolam running ikan air deras. Hingga kini ada janji yang tidak dipenuhi dan [mereka] melakukan kejahatan lingkungan,” kata pria bertubuh kecil ini.

Advertisement

Izin lingkungan, lanjutnya, menjadi salah satu izin pokok bagi perusahaan untuk beraktivitas dan ini belum dipenuhi. Perusahaan juga tidak mengganti rugi longsor yang membuat petani ikan merugi. “Ini harus dihentikan. Tapi kami awalnya masih menghormati kesepakatan yang telah dicapai antara petani dan perusahaan tapi perusahaan sudah tidak lagi menghormati kesepakatan,” tegasnya.

Para demonstran berharap Bupati dan DPRD bisa mengambil keberpihakan kepada warga agar kelangsungan hidup warga dari usaha ikan air deras dapat terus berjalan. “Kepada siapa lagi kami meminta dan berharap selain kepada Bupati dan DPRD untuk bisa memenuhi tuntutan warga,” ujarnya.

Setelah menunggu hampir 13 bulan, akhirnya penantian para petani ikan bertemu dengan Ketua Wakil Rakyat tercapai dan diterima di depan gedung kantor DPRD Kabupaten Bogor.

Ketua DPRD Bogor Ade Ruhendi memberikan pernyataan di hadapan massa pendemo dari petani ikan Pamijahan (Dok. KM)

Ketua DPRD Bogor Ade Ruhendi memberikan pernyataan di hadapan massa pendemo dari petani ikan Pamijahan (Dok. KM)

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhendi mengatakan pihak dewan sudah menyikapi tuntutan warga dan dirinya akan mengeluarkan rekomendasi paling lambat hari Senin (9/1).

“Secepatnya, saya akan mengeluarkan rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan dan ini sebagai bukti keberpihakan kami terhadap masyarakat,” ujar Jaro Ade.

Katanya, Surat Rekomendasi tersebut akan mengakomidir semua tuntutan para petani ikan, terkait pergantian ganti rugi, komitmen kompensasi dan meminta pihak kepolisian agar mengungkap dan melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran hukum yang di lakukan oleh PT. JDG.

Menurutnya, hasil rapat Kamis sore (5/1/2017)  ini bisa dijadikan dasar kajian bagi Komisi I dan Komisi III DPRD dan menindaklanjutinya. “Tuntutan warga ini sudah pernah dibahas di dewan. Tinggal nanti seperti apa hasilnya. Bila perlu kalau jelas salah, kegiatan perusahaan itu dihentikan saja. Di Pemda ada aturan aturan yang harus ditaati,” tandasnya.

Menyikapi janji Jaro Ade, Ketua Kordinator aksi Ruhiyat angkat bicara. “Terkait komitmen Jaro Ade, jangan hanya janji belaka, sudahilah derita para petani yang sekian lama menunggu kepastian,” pungkasnya. (Dian Pribadi)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*