Raker AMPB Bahas Berbagai Persoalan di Kabupaten Bogor, Hujani Kritikan Terhadap Kinerja Bupati

Peserta Raker AMPB saat pembukaan, Sabtu 29/12/2016 (dok. Mugi/KM)
Peserta Raker AMPB saat pembukaan, Sabtu 29/12/2016 (dok. Mugi/KM)

BOGOR (KM) – Rapat Kerja Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor (AMPB) yang digelar di Cipayung Asri Hotel 29-31 Desember 2017 kemarin mengambil tema “Kita kawal dan awasi RAPBD 2017 serta implementasinya demi tercapainya kabupaten Bogor yang terbebas dari korupsi”. Turut hadir ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhendi dan anggota DPRD Bogor dari fraksi Partai Demokrat Ade Sanjaya. Namun tidak nampak Bupati Bogor Nurhayanti ataupun utusannya dalam acara yang dihadiri sekitar 200 peserta raker.

Dalam kata sambutannya, Pembina AMPB H. Lulu Azhari, yang lebih dikenal dengan sebutan Ki Jalu menjelaskan tentang pembentukan AMPB yang terdiri dari sejumlah ormas yang memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja Pemkab Bogor.

“AMPB terdiri dari beragam organ seperti Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND), Barisan Rakyat Muda (BARAMUDA), Pergerakan Rakyat Bogor (PRB), Aliansi Masyarakat Anti Narkoba (Aman), Forum Masyarakat Ciawi Puncak (Formacip), Aliansi Masyarakat Bogor Timur (AMBT), IKPAS, Madania, Golek Merah,” jelas Ki Jalu.

“AMPB sendiri terbentuk atas dasar keprihatinan masyarakat terhadap program pemerintah kabupaten Bogor yang tidak berpihak kepada elemen masyarakat, terlebih banyak kejanggalan dalam menjalankan pemerintahan dari berbagai sektor. Yang akan menjadi fokus pembahasan dalam raker AMPB ini adalah Silpa yang membengkak dalam kurun waktu 2 tahun berturut-turut di atas 1 trilyun, dana reses dewan di tahun 2013 yang penuh tanda tanya, masih banyaknya [penderita] gizi buruk yang terjadi pada anak-anak di wilayah kabupaten Bogor, [kasus-kasus terkait] Rutilahu [rumah tidak layak huni], TPA Galuga, RSUD Leuwiliang dan Cileungsi, Dana Desa, imigran khususnya dari negara lain yang menyebabkan maraknya kawin kontrak, penataan PKL [pedagang kaki lima] di wilayah puncak yang masih tidak tertata dengan rapih dan lain-lain. Inilah fokus Raker AMPB saat ini,” sambungnya.

Pembina AMPB, Lulu Azhari Lucky alias Ki Jalu (dok. Mugi/KM)

Pembina AMPB, Lulu Azhari Lucky alias Ki Jalu, di sela-sela Raker AMPB, Sabtu 31/12 (dok. Mugi/KM)

Sementara itu, Ketua DPRD Bogor Jaro Ade mengapresiasi perhatian yang dicurahkan oleh AMPB terhadap persoalan di Bogor. “Saya berikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk AMPB sebagai sebuah aliansi organ massa yang turut peduli terhadap permasalahan kabupaten Bogor ini. Karena tanpa kepedulian kita semua saya yakin Kabupaten Bogor ini tidak akan berkembang bahkan pemegang kebijakannya akan dapat berkaca dari kekurangan dan kelemahan kebijakannya,” tegas Ade.

Ketika ditemui di sela-sela raker, Ki Jalu kembali mengkritik kinerja Bupati Bogor dan mengecam ketidak  hadirannya dalam acara raker gabungan ormas tersebut.

“Penyakit yang berada di dalam kebijakan pemerintahan Bupati Nurhayanti sudah sangat kronis bahkan banyak yang tidak pro pada rakyat kabupaten Bogor,” ujar Ki Jalu.

“Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah di pasal 29 ayat 1 dan ayat 2, tidak serta merta Wakil Bupati dapat naik menjadi Bupati karena satu paket pasangan. Wakil Bupati bisa naik di kala Bupati berhalangan tetap berturut turut selama 6 bulan dan itu pun harus dilampirkan surat keterangan sakit permanen. AMPB akan melakukan [gugatan] class action karena bertentangan dengan Undang-Undang.

Kalau memang Nurhayanti sebagai Bupati peduli terhadap keluhan masyarakat kabupaten Bogor seharusnya ia datang ke tempat ini,” geramnya. (Gie/Arkan)

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*