DPR Minta BPJS Ketenagakerjaan Lebih Transparan

JAKARTA (KM) – Banyaknya persoalan tentang BPJS Ketenagakerjaan membuat sejumlah anggota DPR mendesak dirut BPJS agar lebih konsentrasi dalam penanganan ketenagakerjaan di Indonesia.

Diantaranya, politisi di Komisi 9 DPR Okky Asokawati yang minta pihak BPJS Ketenagakerjaan menjelaskan terkait program Jaminan Hari Tua (JHT).

“Saya ingin tahu bagaimana BPJS melihat antara hak pekerja dengan arus kas BPJS itu sendiri, terkait dengan JHT, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya apresiasi terhadap marketing yang dilakukan BPJS dimana yang telah memegang kartu BPJS ketenagakerjaan bisa mendapatkan diskon-diskon di beberapa tempat yang telah bekerja sama dengan BPJS ketenagakerjaan, ketetapan ya disini, 15-70% dan di catatan saya sudah ada sejak Desember 2016, tercatat 400 [instansi swasta] yang telah bekerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan,” ungkap Okky dalam RDP yang digelar siang tadi 25/1.

Advertisement

Masih kata Okky, “pertanyaan saya adalah, bagaimana model kerjasama antara pemerintah, yakni BPJS ketenagakerjaan, dengan perusahaan pekerja, dan siapa yang membayar potongan 15-70% itu. Karena kalau potongan harga itu dibebankan pada BPJS Ketenagakerjaan, mungkin itu suatu yang tidak sehat” ucap politisi PPP itu.

Menjawab pertanyaan dari fraksi-fraksi, Dirut BPJS Agus Susanto memaparkan, terkait diskon bagi pemegang kartu BPJS KT ini, mereka tidak dikenakan biaya tambahan, atau pemotongan. “Artinya sudah ditanggung oleh BPJS ketenagakerjaan,” jelas Agus.

Sejumlah anggota Komisi 9 DPR menyoroti kinerja BPJS ketenagakerjaan, dan banyak yang mengkritisi dan menyerukan agar kinerja BPJS harus lebih transparan lagi, dengan banyaknya laporan masyarakat yang di terima komisi 9 tentang sistem pengawasan dan sosialisasi BPJS ketenagakerjaan. (Indra Falmigo)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: