Warga Garut Keluhkan Pelayanan BPJS Kesehatan

Logo BPJS (stock)
Logo BPJS (stock)
GARUT (KM) -Tahun Anggaran 2016, layanan BPJS Kesehatan dari APBD Kabupaten Garut dialokasikan sebesar Rp. 5 milyar, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menggulirkan anggaran senilai Rp. 13 milyar untuk membantu pengobatan masyarakat tidak mampu. Namun, besarnya anggaran tersebut tidak berdampak pada kualitas pelayanan yang didapatkan oleh peserta BPJS di Garut, yang banyak mengeluhkan buruknya pelayanan yang mereka terima dari pihak rumah sakit.
Menanggapi hal itu anggota Komisi IX DPR-RI Siti Mufattahah, mengakui jika keluhan ini rata-rata terkait pelayanan kelas rawat inap saat perawatan di rumah sakit.
“Harusnya tidak boleh jika di kartu tertera kelas 1 tapi dirawat di kelas 2. Bisa ajukan komplain kalau ada yang tidak sesuai ke BPJS nya,” kata Siti di Garut.
Menurutnya, ada beberapa kemungkinan yang terjadi jika ada kasus seperti itu. Pertama, ruang kelas 1 di rumah sakit tersebut sudah penuh dan dialihkan ke kelas 2, lalu kedua, bisa terjadi akibat kesalahan administrasi di BPJS Kesehatan.
“Jika terjadi kesalahan seperti itu, sampaikan ke BPJS. Biar fasilitas lainnya terpenuhi jika ada pasien dari kelas 1 tapi dirawat di kelas 2. Tapi seharusnya ya tetap di kelas 1,” ucapnya.
Siti mengungkapkan, banyaknya laporan soal keberatan pelayanan BPJS Kesehatan ini misalnya saat melakukan aktivasi kartu. Ketika program ini dikampanyekan di awal-awal, warga yang mendaftar BPJS bisa langsung mengaktifkan kartunya.
“Namun kenyataannya harus menunggu selama dua minggu. Memang baiknya sekarang daftar terus aktif kartunya itu. Tidak sampai menunggu selama dua minggu. Inilah yang akan kami soroti agar segera diperbaiki,” katanya.
Mengenai kenaikan tarif BPJS Kesehatan, Siti mengaku menyetujuinya. Namun kenaikan tarif ini hanya berlaku untuk kelas 1 dan 2 saja.
“Khusus untuk kelas 3 itu tidak boleh naik tarifnya. Soalnya banyak warga yang tak mampu. Malah ke depan kami ingin yang kelas 3 ini bisa gratis. Tidak perlu pakai kartu untuk berobatnya,” pungkasnya
Bupati Garut, Rudy Gunawan menegaskan, warga pengguna BPJS dipastikan mendapatkan bantuan tersebut dengan catatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak ganda. Keterlambatan klaim pencairan lebih disebabkan karena BPJS-nya baru dibuat.
Menurut dia, BPJS meminta untuk memperbanyak tempat pelayanan kesehatan yang menggunakan fasilitas BPJS. Terkait hal itu, pihaknya meminta bantuan Pemprov Jabar untuk penambahan ruangan layanan kesehatan.
“Tahun ini Pak Gubernur memberikan bantuan Rp. 50 milyar. Sayangnya tidak terserap,” ucap Bupati Rudy di Garut.
Rudi mengaku, buruknya pelayanan kesehatan bukan kesalahan BPJS. Penyebabnya, karena kurangnya fasilitas Rumah Sakit. Hal itu tentunya menjadi tanggung jawab Pemda.
“Buruknya pelayanan terhadap para pengguna BPJS karena masih kurangnya fasilitas kesehatan,” pungkas Rudi Gunawan. (Gie/ayu)
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*