Tingkatkan Perlindungan Konsumen, 5 Kementerian dan Lembaga Teken Nota Kesepahaman

Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita (dok. KM)
Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Dalam kesepakatan dan kesepahaman untuk meningkatkan sinergitas lembaga kementerian dan meningkatkan koordinasi dan efektivitas pengawasan pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen serta penegakan hukum, sebanyak lima Kementerian dan lembaga bersinergi melalui perpanjangan nota kesepahaman hari ini di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat Selasa 20/12.

Kelima Kementrian/Lembaga tersebut adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Sinergi dilaksanakan guna meningkatkan koordinasi dan efektivitas pengawasan terhadap barang yang dilarang, diawasi, dan/atau diatur tata niaganya di pasar dan sarana perdagangan lainya, berdasarkan prinsip kemitraan dan kebersamaan,” ungkap Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang langsung menyaksikan penandatanganan tersebut.

Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh 9 pejabat eselon 1 dari 5 Kementerian/lembaga,yaitu Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, serta Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), Kementerian Perdagangan; Kepala Badan Ketahanan dan Kepala Badan Karantina Pertanian, Kementerian Pertanian; Dirjen Bea dan Cukai, Kementerian Keungan; Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan; serta Sekretaris Utama BPOM.

Lebih jauh, mengenai ruang lingkup, nota kesepahaman ini menyangkut banyak aspek, seperti pengawasan terhadap barang yang dilarang, diawasi, dan diatur tata niaganya di tempat pemasukan dan pengeluaran. Pengawasan juga dilakukan terhadap kegiatan perdagangan serta barang beredar di pasar dan sarana perdagangan lainnya, sinkronisasi dan koordinasi kewenangan dalam melaksanakan pengawasan, dukungan penyediaan sumber daya manusia, sarana, infrastruktur dan informasi terkait pengawasan dan pengujian, penyusunan rencana aksi jangka pendek dan jangka menengah serta monitoring dan evaluasi.

Nota kesepahaman ini merupakan lanjutan dari kerjasama yang telah dilaksanakan melalui penandatanganan nota kesepahaman pada 18 Desember 2013 lalu di Kementerian Perdagangan dan berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan berakhir pada 18 Desember 2016.

Lebih jauh Mendag berharap penandatanganan nota kesepahaman lanjutan ini dapat memperkuat jejaring pengawasan dan penegakan hukum terkait kegiatan perdagangan dan pengawasan barang beredar, baik terhadap pangan segar, pangan olahan, nonpangan maupun obat-obatan, dan kosmetik.

“Dengan demikian, pelaksanaan tugas menjadi lebih terkoordinasi ,terpadu,serta saling mendukung sesuai tugas dan kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga,” ucap Enggar.

Enggar menambahkan nota kesepahaman ini menjadi bukti bahwa Pemerintah sudah seiring, sejalan, dan bahu membahu memikul dan menyelesaikan tanggung jawab serta menyingkirkan jauh-jauh rasa ego sektoral. “Saya yakin jika kinerja pengawasan semakin meningkat dan pelaku usaha hanya memperdagangkan barang yang sesuai ketentuan, maka barang buatan Indonesia akan semakin berdaya saing dan perlindungan konsumen akan dapat terwujud. Sehingga peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan dapat di minimalisasi serta tertib niaga dapat terwujud. Di sisi lain, kita juga tetap terus melakukan edukasi konsumen sehingga konsumen Indonesia menjadi berdaya dan cerdas,” tegasnya.

Sementara Dirjen ( PKTN ) Syahrul Mamma memaparkan bahwa sampai November 2016, Kemendag melalui Direktorat PKTN telah melaksanakan pengawasan terhadap 612 barang. Pengawasan meliputi 285 barang berdasarkan parameter SNI, 182 barang berdasarkan parameter label Bahasa Indonesia, dan 145 barang berdasarkan parameter Manual Kartu Garansi (MKG).

Syahrul menambahkan, khusus untuk parameter SNI, pengawasan juga dilakukan di gudang importir. “Dari 285 barang ditemukan 139 barang sesuai persyaratan SNI, dan 132 barang tidak memenuhi ketentuan SNI, dan 14 barang masih kita lakukan pengujian.

Sementara dari 182 barang hasil pengawasan label bahasa Indonesia, terdapat 68 barang yang telah memenuhi ketentuan dan 114 barang belum memenuhi. Adapun dari 145 barang hasil pengawasan MKG, terdapat 29 barang yang memenuhi ketentuan dan 116 barang masih belum memenuhi ketentuan,” katanya.

Lebih jauh Syahrul menjelaskan, “terhadap pelaku usaha yang produknya tidak memenuhi ketentuan, kami telah melakukan teguran tertulis, pemanggilan, maupun pencabutan Nomor Pendaftaran Produk (NRP) atau Nomor Pendaftaran Barang (NPB),” ujar Syahrul.

Terpisah Sektetaris jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sjarief Widjaja, yang juga  menjabat PLT Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sepakat bahwa nota kesepahaman yang baru saja ditandatangani akan sangat membantu pengawasan di sektor kelautan dan perikanan.

“Selain penangkapan ikan secara ilegal, perdagangan dan peredaran produk kelautan dan perikanan yang dilarang, baik berupa produk olahan maupun perdagangan bagian tubuh spesies ikan yang dilindungi juga memerlukan pengawasan yang intensif,” sambungnya.

Ia mencontohkan seperti halnya perdagangan insang pari manta kering, sirip ikan hiu, serta perdagangan telur penyu, perdagangan spesies ikan yang dilindungi serta bagian tubuhnya akan berdampak terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

“Oleh karna itu, saya sangat mendukung sinergitas antar instansi ini, dan menjadi sangat penting untuk menangani peredaran berbagai produk yang berasal dari spesies langka dan dilindungi,” tutup Syahrul. (Indra Falmigo)

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*