Perdana Menteri Malaysia Pimpin Ribuan Massa, Protes “Pembersihan Etnis” Rohingya

Perdana Menteri Malaysia, Najib Tun Razak berorasi di hadapan massa pada aksi solidaritas Rohingya di Kuala Lumpur, 4/12 (dok. AFP)
Perdana Menteri Malaysia, Najib Tun Razak berorasi di hadapan massa pada aksi solidaritas Rohingya di Kuala Lumpur, 4/12 (dok. AFP)

KUALA LUMPUR (KM) – Di hadapan ribuan pengunjuk rasa, Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak menyerukan kepada warga dunia agar membantu menghentikan “pembantaian Muslim Rohingya” di Myanmar, seraya mengecam pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi atas kebungkamannya terhadap apa yang ia sebutkan sebagai “pembersihan etnis” terhadap kelompok minoritas tersebut.

PM Najib berorasi di hadapan ribuan warga Malaysia pada Minggu 4/12 kemarin yang membanjiri jalanan Kuala Lumpur untuk menunjukkan solidaritas mereka dengan komunitas Rohingya yang telah lama hidup dalam tekanan di negara bagian Rakhine, Myanmar. Komunitas Rohingya adalah kelompok etnis minoritas di Myanmar yang menganut agama Islam.

Warga Malaysia menggelar aksi solidaritas Rohingya di Kuala Lumpur, 4/12 kemarin (dok. AFP)

Warga Malaysia menggelar aksi solidaritas Rohingya di Kuala Lumpur, 4/12 kemarin (dok. AFP)

“Dunia tidak dapat berdiam saja menyaksikan genosida yang berlangsung,” ujar Najib di hadapan massa.

Ia juga menyerukan kepada PBB, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk turun tangan membantu menghentikan penderitaan Muslim Rohingya.

Pada kesempatan itu sang Perdana Menteri juga mengecam Suu Kyi atas pembiarannya terhadap tindak kekerasan yang dihadapi oleh komunitas Muslim di Myanmar.

Aung San Suu Kyi, sebagai ketua partai mayoritas di parlemen Malaysia, adalah pemimpin de facto Myanmar. Pada tahun 1991, ia meraih hadiah Nobel perdamaian atas upaya “demokratisasi” di Myanmar, yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan junta militer.

“Buat apa Aung San Suu Kyi meraih hadiah Nobel [perdamaian]?” ujar Najib.

“Kami katakan kepada Aung San Suu Kyi, sudah cukup… Kami harus dan kami akan membela Muslim dan Islam,” sambungnya, seperti yang dikutip oleh kantor berita AFP.

Sehari sebelumnya, pada Sabtu 3/12, Kementerian Luar Negeri Malaysia sudah mengeluarkan pernyataan kecaman terhadap pemerintah Myanmar atas “pembersihan etnis” terhadap minoritas Rohingya.

Surat pernyataan bernada keras itu mengatakan, “fakta bahwa hanya satu kelompok etnis yang diusir, itu adalah definisi dari pembersihan etnis.”

Pernyataan itu juga mencatat bahwa ratusan ribu Muslim Rohingya telah melarikan diri ke negara-negara tetangga dalam beberapa tahun terakhir, dan mengungkapkan bahwa krisis pengungsi yang dihadapi negara-negara lain tersebut membuatnya tidak lagi sebuah masalah internal, tetapi sudah menjadi masalah internasional.

Minoritas Rohingya, yang diperkirakan berjumlah 1,1 juta jiwa, dianggap oleh pemerintah Myanmar sebagai imigran gelap dari Bangladesh, dan dilaporkan telah lama menghadapi agresi secara sistematis dari warga dan aparat setempat. Sementara itu, ribuan pengungsi Rohingya di Bangladesh juga menghadapi tekanan dari aparat dan warga Bangladesh pula. Keengganan pemerintah Myanmar dan Bangladesh untuk menerima warga Rohingya telah membuat kelompok etnis ini sebagai stateless people (“bangsa tak bernegara”).

Kasus kekerasan terhadap kelompok Rohingya kembali mencuat setelah tentara nasional Myanmar melaksanakan operasi militer menyusul serangan di perbatasan Myanmar-Bangladesh yang membunuh 9 polisi penjaga perbatasan pada 9 Oktober silam. Pemerintah Myanmar menuding serangan bersenjata tersebut dilakukan oleh sekelompok Rohingya.

Menurut data PBB, lebih dari 10 ribu Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh dalam beberapa minggu terakhir, menghindari operasi militer berdarah itu yang dilakukan terhadap mereka atas nama pertahanan keamanan.

Rohingya yang telah mengungsi menceritakan tentang tindak kekerasan seperti pemerkosaan, penyiksaan dan pembunuhan yang dilakukan terhadap mereka oleh tentara Myanmar.

Sementara itu, otoritas Myanmar membantah telah terjadinya penganiayaan, namun juga melarang jurnalis asing dan penyelidik independen untuk memasuki kawasan konflik itu.

Selain dari aparat pemerintah Myanmar, dilaporkan juga bahwa warga ekstremis Budha turut serta melakukan tindak kekerasan terhadap Rohingya di negara bagian Rakhine sejak 2012. Ratusan terbunuh dan puluhan ribu terpaksa mengungsi. (HJA/PressTV)

Komentar Facebook

1 Comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*