Otoritas Pendidikan Pertanyakan Kebenaran Daftar “58 Item Pungli”

pungli sekolah
Ilustrasi Pungli di sekolah
DEPOK (KM) – Dunia pendidikan beberapa pekan lalu dihebohkan dengan pesan singkat berantai via aplikasi WhatsApp tentang 58 item yang dikategorikan pungli (pungutan liar). Pasalnya yang menghebohkan dari 58 item tersebut, ada 4 item yang cukup kontroversial yaitu infaq, PMI, bantuan insidensial dan membawa kue (makanan) saat syukuran.
Saat awak media KM menelusuri dan meminta pendapat Senin 5/12 kepada beberapa guru dan kepala sekolah  SD hingga SMA dan sejumlah Kepala UPT Pendidikan di kota Depok, sebagian besar membenarkan adanya pesan singkat yang beredar melalui WhatsApp tentang 58 item yang dikategorikan pungli. Namun pada umumnya mereka mempertanyakan sejumlah item yang dalam edaran tersebut dikategorikan sebagai pungli
“Ini mah coba mas liat 58 item kategori pungli. Lalu yang gak pungli itu yang seperti apa? Masa sampai Infaq, bantuan dana insidensial, PMI segala ga boleh? Dah ngawur semua ini,” ketus seorang Kepsek yang enggan disebutkan namanya.
“Infaq segala gak boleh, apa mereka itu gak tau definisi Infaq? Itu sumbangan lebih mengarah keagamaan yang bersifat sukarela tidak ada paksaan, masa disebut pungli? Ada lagi PMI masih juga dibilang pungli? Kalau memang Satgas Saber Pungli itu yang menerbitkan 58 item jenis pungli, mereka lupa Ketua PMI sekarang itu siapa? Bapak Jusuf Kalla kan? Beliaupun Wapres negara ini,” geramnya.
Dalam kesempatan terpisah ketua satuan tugas (Satgas) Saber Pungli Komjen Pol Dwi Priyatno membantah pihaknya mengeluarkan daftar 58 jenis praktek pungli yang sering terjadi di lingkungan pendidikan. Menurut Dwi, pihaknya belum menerima laporan tersebut. Ia menuturkan, ada beberapa lembaga yang melaporkan praktik pungli di institusinya. Akan tetapi, di antara lembaga tersebut belum ada laporan yang masuk dari institusi pendidikan.
Di tempat terpisah, wakil ketua umum FORSAN (Forum Study Anak Negeri) Dedy Arman meminta agar Satgas Saber Pungli lebih terbuka mengklarifikasi tentang pesan singkat yang beredar itu dan mengusut siapa yang pertama mengedarkan broadcast tersebut.
“Saya meminta Saber Pungli harus terbuka mengklarifikasi tentang pesan singkat itu bukan berasal dari Satgas Saber pungli. Juga meminta untuk unit Cyber Crime POLRI melacak siapa sumber dari penyebaran info yang tidak bertuan tersebut agar dapat dijerat undang-undang ITE,” ujar Dedy kepada KM.
“Kedepannya, Satgas Pungli. Harus dapat merumuskan dan mendefinisikan secara jelas mana pungutan dan mana sumbangan. Sehingga jelas point apa saja yang kategori pungli. Agar tidak menjadi abu-abu,” tegas Dedi. (Gie)
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*