DPR RI Panggil Kapolri Terkait Penangkapan Terduga Pelaku Makar

Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberi keterangan usai rapat dengan Komisi 3 DPR-RI di Kompleks Parlemen Senayan Senin 5/12 (dok. KM)
Kapolri Jenderal Tito Karnavian memberi keterangan usai rapat dengan Komisi 3 DPR-RI di Kompleks Parlemen Senayan Senin 5/12 (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Kapolri Jendral Tito Karnavian memenuhi panggilan Komisi 3 DPR-RI terkait penangkapan sejumlah aktivis dengan tuduhan makar dan berbagai persoalan lainnya yang sedang ditangani Polri.

Dalam paparan Tito di ruang rapat Komisi 3, ia menjelaskan tentang penangkapan 11 aktivis itu pada Jumat dinihari 2/12, sebelum acara “Aksi Damai 212” berlangsung.

Lebih lanjut Tito memaparkan, bahwa pihaknya sebelum melaksanakan penangkapan telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak seperti TNI, POM ABRI dan pihak-pihak lainnya.

“Dari 11 orang yang kita tangkap, 8 orang sudah kita lepas, sementara 3 orang masih ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ucap Tito Senin 5/12 di hadapan Komisi 3 DPR RI.

Tito mengungkapkan bahwa dirinya sangat menghargai jasa sejumlah purnawirawan TNI AD yang ditangkap itu, namun terkait upaya dugaan makar, menurutnya langkah tersebut dinilai sudah tepat dan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

Lebih lanjut Tito menjelaskan dirinya hanya melakukan langkah-langkah penegakan hukum. “Sekali lagi masalah hukum ya,” ucap Tito.

Dalam penangkapan ini, pihaknya sudah melibatkan dan sudah melakukan komunikasi dengan jajaran TNI AD khususnya, sementara Pangdam sendiri sangat intens dalam menugaskan intel dan POM ABRI nya untuk mendampingi Polri.

Sementara terkait dengan tuduhan yang menyudutkan Polri dan dianggap seenaknya menangkap sejumlah purnawirawan TNI AD, dirinya menilai hal itu tidak bisa dipertanggung jawabkan.

Lebih lanjut Tito memaparkan, Polri sangat menghormati setiap unsur yang ada di TNI, begitu juga sebaliknya.
“Jadi tidak benar penangkapan itu hanya dari unsur Polri saja. Kita menghargai dan tidak pernah mentarget,” ucapnya.

Sebelumnya, 11 tokoh dan aktivis ditangkap di beberapa tempat dalam waktu yang hampir bersamaan pada Jumat 2 Desember 2016 dengan dugaan terlibat upaya makar. 8 dari mereka sudah dipulangkan setelah menjalani¬† pemeriksaan selama hampir 1×24 jam. Di antaranya, musikus Ahmad Dhani telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penghinaan terhadap Presiden RI.

Sementara tiga lainnya, yakni Sri Bintang Pamungkas, Jamran, dan Rizal Kobar masih ditahan di Polda Metro Jaya. Ketiganya dijerat dengan UU ITE dan juga Pasal 107 Jo Pasal 110 KUHP tentang Makar dan Pemufakatan Jahat.

Selain membahas penangkapan terduga pelaku makar itu, rapat tersebut juga membahas kasus tuntutan penahanan terhadap Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Tito menjabarkan bahwa kelompok “Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI” (GNPF-MUI) sebelumnya akan menggelar aksi pada 25 November 2016, namun melalui berbagai dialog, mereka akhirnya menghargai langkah-langkah kepolisian yang telah memproses perkara itu sampai ke tingkat penyidikan sehingga mereka menunda aksinya ke tanggal 2/12.

“Dan pada saat itu kita melihat langkah-langkah GNPF yang akan melakukan aksi di sepanjang [jalan] Sudirman-Thamrin. Di sini mohon maaf kami mengambil posisi main keras, karena kenapa? Ini melanggar UU No 998 tentang penyampaian pendapat di muka umum, khususnya Pasal 6. Memang penyampaian pendapat dapat dilakukan di muka umum, dan itu hak konstitusi warga, tapi tidak bersifat absolut,” ucap Tito.

Lebih lanjut Tito menyampaikan, dirinya melihat ada kelompok-kelompok yang ada kepentingan politik tertentu untuk mempengaruhi GNPF dan menduduki DPR secara paksa. “Untuk itulah Polri bertindak secara hukum,” tegasnya. (Indra Falmigo)

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*