Legislator Dukung Upaya “Judicial Review” Terhadap PP yang Legalkan Ormas Asing

M. Nasir Djamil, anggota DPR-RI dari Fraksi PKS (dok. KM)
M. Nasir Djamil, anggota DPR-RI dari Fraksi PKS (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Diantara kritikan yang dialamatkan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dari sejumlah golongan adalah terkait PP No 59 tentang legalnya pendirian yayasan oleh warga negara asing, yang diteken oleh Presiden pada 6 Desember lalu. Sejumlah pihak berpendapat bahwa PP No 59 ini telah membuka peluang asing mendirikan ormas di Indonesia dan menuntut pemerintah lebih sensitif dalam menanggapi hal-hal yang menyangkut kemasyarakatan.

Menurut anggota DPR-RI dari fraksi PKS Nasir Djamil, pemerintahan yang dipimpin oleh Jokowi saat ini mengalami “darurat kedaulatan.”

“Kondisi ini jika dibiarkan berlarut-larut akan berpotensi terjadinya kemarahan sosial,” ujar Nasir saat dihubungi KM lewat WhatsApp, Sabtu 24/12.

Lebih jauh Nasir menanggapi terkait maraknya ormas asing yang didirikan di Indonesia, terutama Tiongkok, ini membuat “Nasionalisme kita semakin pudar dan cenderung mengarah kepada disintegrasi bangsa,” ucap Nasir.

Nasir menambahkan, karena Indonesia sebagai negara hukum, maka setiap warga baik perorangan maupun kelompok yang tidak puas dengan kebijakan Pemerintah disarankan untuk melakukan judicial review kepada instansi yang berwenang sesuai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Lebih jauh, kata anggota Komisi III ini, ia juga meminta kepada Presiden agar lebih sensitif terkait maraknya ormas asing tersebut. “Presiden harus cermat saat menandatangani peraturan perundangan, sebab tidak tertutup kemungkinan penyeludupan pasal-pasal yang dilakukan oleh antek antek asing dan aseng,” katanya.

“Upaya judicial review yang akan di tempuh oleh lembaga-lembaga pemerhati hukum terkait PP No 59 Tahun 2016 ke Mahkamah Agung adalah untuk menyelamatkan wajah pemerintah dan kedaulatan bangsa. Karenanya, DPR mendukung upaya hukum ini,” tegas Nasir. (Indra Falmigo)

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*