Advokat: “Peraturan Pemerintah Tentang Ormas Asing Sah-sah Saja”

Direktur Eksekutif LBH Keadilan Bogor Raya, Fatiatulo Lazira (dok. KM)
Direktur Eksekutif LBH Keadilan Bogor Raya, Fatiatulo Lazira (dok. KM)

BOGOR (KM) – Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang organisasi kemasyarakatan (ormas) asing mendapat perhatian dari sebagian kalangan yang menuding bahwa legalisasi terhadap ormas asing berpotensi merugikan negara. Atas dasar kekhawatiran tersebut, sejumlah lembaga hukum berniat mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung, untuk menuntut agar PP tersebut dicabut. Namun tidak semua praktisi hukum sepakat dengan anggapan tersebut.

Diantaranya, direktur eksekutif LBH Keadilan Bogor Raya (KBR), Fatiatulo Lazira, yang mengungkapkan bahwa PP nomor 59 tahun 2016 yang menjadi biang kontroversi itu tidak lain adalah pelaksanaan dari Pasal 37 UU Ormas (UU No. 17 Tahun 2013).

“Artinya,  legalitas keberadaan ormas asing,  sebelumnya sudah diatur dalam undang-undang tentang ormas, termasuk larangan-larangan yang menyertainya, misalnya dilarang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-perundangan Indonesia, melakukan kegiatan intelijen, melakukan kegiatan politik, dan lain sebagainya,” jelas Fati kepada KM, Sabtu 24/12.

Menurutnya, sah-sah saja bagi pemerintah untuk mengatur tentang ormas yayasan bentukan WNA, dengan catatan pemerintah harus mengawasinya secara efektif.

“Menurut hemat saya, keberadaan ormas asing, berkenaan dengan organisasi dan fokus kerjanya harus mendapatkan pengawasan yang efektif dari pemerintah melalui proses dan tahapan sejak pengajuan izin (prinsip dan operasional). Dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Luar Negeri menjadi garda terdepan agar keberadaan ormas asing tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI,” lanjut pengacara aktivis itu.

“Peran serta masyarakat juga sangat penting, apabila melihat ormas asing yang melakukan aktivitas di luar fokus kerjanya, maka penting untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwajib,” sambungnya.

Fati menjelaskan bahwa andaikata pihak-pihak yang tidak setuju dengan asas dari peraturan tersebut ingin agar peraturan itu dicabut, maka sebaiknya mereka mengajukan judicial review terhadap UU Ormas ke Mahkamah Konstitusi.

“Terkait beberapa lembaga yang mengajukan judicial review ke MA, sah-sah saja. Namun menurut saya, dalam konteks ini kalau memang mau mengajukan judicial review, sebaiknya dilakukan terhadap UU Ormas di MK,” katanya.

“Kenapa saya rasa lebih efektif mengajukan judicial review terhadap UU Ormas di MK? Karena dari ketentuan Pasal 43-52 UU Ormas lah yang telah memberikan legalitas bagi lahirnya PP 59 [tahun 2016],” lanjut pria berkacamata itu.

Aktivis dan advokat itu juga mengatakan bahwa bila ada pihak yang mengkhawatirkan “dominasi asing”, kekhawatiran tersebut harus berdasar dan “tidak boleh mengada-ada”, dan basis data dan faktanya harus dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalau memang [fakta] itu ada, yah silahkan. Cuma persoalannya, apakah itu disebabkan keberadaan PP 59 itu atau pengawasannya yang tidak efektif? Pertanyaan lainnya, dominasi asing yang nyata itu saat ini,  apakah melalui keberadaan ormas atau melalui penguasaan ruang-ruang sumber daya alam kita? Saya rasa, ini yang harus jadi pertanyaan kritis kita bersama,” tutup Fati.

Sebelumnya, pada 6 Desember 2016 lalu, Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah tentang Ormas Asing. Keluarnya PP tersebut menimbulkan kontroversi lantaran sebagian pihak menuding bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo telah membuka Indonesia terhadap campur tangan asing.

Sementara itu, Undang-Undang tentang Ormas juga menjabarkan tentang syarat-syarat pendirian ormas asing, tepatnya pada Pasal 43-52 UU Ormas (UU No. 17 Tahun 2013 – selengkapnya), serta pengawasan terhadap ormas pada pasal selanjutnya. (HJA)

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*