Berapakah Tarif Tebusan Pengampunan Pajak?

Adi Rahmanto, Konsultan Pajak, Direktur Eksekutif Lembaga Bina Potensi dan SDM dan KIS Consulting
Adi Rahmanto, Konsultan Pajak, Direktur Eksekutif Lembaga Bina Potensi dan SDM dan KIS Consulting

Oleh: Adi Rahmanto, Konsultan Pajak, Direktur Eksekutif Lembaga Bina Potensi dan SDM dan KIS Consulting

Terjadi kegamangan akan penerapan tarif uang tebusan oleh beberapa Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan Harta pada Periode II, dimana tidak dibenarkannya menggunakan tarif 0,5% karena Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Pegawai, Pekerjaan Bebas dan Jasa Perorangan Lainnya dalam administrasi DJP, sementara selama ini Wajib Pajak hanya menerima penghasilan sehubungan dengan usaha yang telah dikenakan PPh Final 1% (PP 46 Tahu 2013) dan tidak menerima penghasilan sehubungan dengan KLU dalam administrasi DJP.

Bagaimana yang sebenarnya? Mari kita bahas berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait pengampunan pajak.

Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahu 2016 tentang Pengampunan Pajak menyatakan bahwa “Tarif Uang Tebusan bagi Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:

1. 0,5% (nol koma lima persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan. atau
2. 2% (dua persen) bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan.

Untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017. Tarif tersebut di atas berlaku juga untuk pengungkapan (deklarasi) luar negeri.”

Sementara itu, pasal 11 ayat (1) PMK Nomor 118/PMK.03/2016 menyatakan bahwa:

“Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) merupakan Wajib Pajak yang:

1. Memiliki peredaran usaha hanya bersumber dari penghasilan atas kegiatan usaha; dan
2. Tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas.”

Bila kita melihat ketentuan yang ada, tidak ada kata Klasifikasi Lapangan Usaha dalam menentukan kriteria Wajib Pajak yang dapat menggunakan tarif 0,5%. Yang menentukan adalah:

1. Wajib Pajak memiliki peredaran usaha sampai dengan Rp4.800.000.000,-.
2. Peredaran usaha tersebut hanya bersumber dari penghasilan atas kegiatan usaha dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas.

Jadi, Wajib Pajak dengan problema di atas sepanjang tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dan/atau pekerjaan bebas sebagaimana dalam Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) dalam administrasi DJP dapat menggunakan tarif 0,5% bukan 3%.

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*