Legislator Desak Polri Tuntaskan Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati HST

Eddy Kusuma Wijaya, Anggota Komisi 3 DPR-RI dari Fraksi PDIP (dok. Indra/KM)
Eddy Kusuma Wijaya, Anggota Komisi 3 DPR-RI dari Fraksi PDIP (dok. Indra/KM)

JAKARTA (KM) – Dalam rangka penegakan hukum yang transparan, Polri didesak agar lebih ekstra lagi terkait kasus dugaan ijazah palsu Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Latif, yang beberapa waktu lalu dilaporkan oleh Koordinator Forum Masyarakat Murakata Peduli Hukum Kalimantan Selatan, Subhan Saputra, yang juga merupakan pesaing Abdul Latif dalam pilkada 2015 lalu.

Subhan membenarkan telah melaporkan kasus tersebut ke polisi. Abdul Latif dilaporkan ke Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri dengan nomor laporan TBL/160/III/2016.

Menurut Subhan, Abdul Latif memiliki dua ijazah sarjana (S-1) masing-masing dari Universitas Abdurrahman Hakim Situbondo (UAHS) dan Institut Teknologi Pembangunan Surabaya (ITPS), serta ijazah S-2 asal Universitas Putra Bangsa (UPB) Surabaya, Jawa Timur. Salah satu ijazah S-1 tersebut hanya memiliki 85 satuan kredit semester (SKS). Sesuai aturan, lulusan S-1 minimal memiliki 144 SKS.

Selain itu dalam laporanya, Subhan membawa hasil konfirmasi ke Kopertis VII Surabaya dan Dirjen Dikti. Kopertis VII menyatakan tiga hal. Pertama, tiga perguruan tinggi swasta yakni ITPS, UAHS maupun UPB Surabaya mengakui Abdul Latif merupakan alumninya. Kedua, ketiga PTS tersebut tidak bisa menunjukkan bukti perjalanan studi Abdul Latif dan ketiga, Abdul Latif merupakan mahasiswa program studi di luar daerah (Kalimantan).

Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti juga menyatakan tiga hal. Pertama, data induk, KRS per semester, daftar induk per semester, skripsi dan lainnya hilang akibat terjadi bencana banjir pada tahun 2008 sehingga data yang bersangkutan tidak ditemukan.

Kedua, Abdul Latif adalah alumni penyelenggaraan program studi di luar daerah. Ketiga, hasil pencarian mahasiswa di datebase EPSBED pada pelaporan 2002-1, terdapat nama Abdul Latif. Namun NIM, dan tempat, tanggal lahir berbeda.

Selain memberikan tiga poin kesimpulan tersebut, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan juga menyebutkan bahwa data Abdul Latif ada pada PD-DIKTI. Namun proses pembelajaran hanya 85 SKS sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Sementara Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan tidak menyebut nama perguruan tinggi swasta ketika menerangkan hilangnya data-data kemahasiswaan Abdul Latif, termasuk PTS mana yang meluluskan Abdul Latif hanya dengan 85 SKS.

Terpisah, konfirmasi yang diperoleh team KupasMerdeka dari Wakil Rektor Universitas Tarumanagara Jakarta , Dr. R.M. Gatot P. Soemartono terkait prosedur kesarjanaan seseorang, ia memaparkan bahwa syarat kelulusan sarjana (S-1) wajib memiliki minimal 144 SKS. “Itu berlaku bagi semua lulusan sarjana (S-1),” ujar Gatot.

Berdasar Petunjuk Pelaksanaan Sistem Kredit untuk Perguruan Tinggi Dirjen Dikti tentang Proyek Normalisasi Kehidupan Kampus 1983 pada Bab III Pasal 3.5 disebutkan bahwa keberhasilan belajar mahasiswa S-1 sekurang-kurangnya 144 SKS hingga 160 SKS.

Dalam aturan itu juga terdapat pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Dikti dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan, keberhasilan belajar mahasiswa S-1 sekurang-kurangnya mendapat 144 SKS hingga 160 SKS.

Sementara di tempat terpisah, anggota DPR Eddy Kusuma Wijaya memaparkan pandangannya terkait kasus yang telah dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri itu. Menurutnya, kasus tersebut perlu penanganan yang lebih serius.

“Setiap kasus yang di laporkan oleh masyarakat ,apalagi dengan bukti-bukti yang sesuai dengan kejadian, maka polisi harus mengambil langkah-langkah, sesuai dengan aturan hukum dan undang-undang kepolisian,” kata politisi PDIP itu.

“Karena masyarakat ingin penanganan lebih baik secara hukum, karena satuan yang paling tinggi, yang anggapan dari masyarakat itu sendiri, adalah Mabes Polri, karena pada dasarnya polisi itu adalah, di samping penegak hukum, juga mengayomi dan melindungi masyarakat,” tegas pensiunan jenderal polisi itu.

Lebih lanjut kata Eddy, “masyarakat melapor ke Bareskrim karena dinilai kasus itu bisa meresahkan masyarakat yang ada di situ.”

“Apabila kasus ini ditangani oleh satuan-satuan di bawah, seperti di Polres atau Polda, mungkin saja anggapan dari masyarakat situ tidak maksimal, makanya harus melibatkan pihak-pihak terkait, dalam hal ini Bareskrim Mabes Polri di anggap lebih baik, sehingga perlu penanganan Mabes Polri. Oleh karena  itu, Bareskrim harus memberikan atensi khusus,cepat memberikan keputusan dalam hal penanganan kasus,” tegas Eddy Kusuma di ruang kerjanya, Jumat 9/12.

Lebih lanjut, kata Eddy, “bila kasus ini perdata, maka segera diberikan petunjuk untuk mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri, dan jika kasus ini pidana maka segera diteruskan ke jaksa penuntut umum dan berproses di peradilan.”

“Kasus ini kan melibatkan Bupati, bahwa ada dugaan ijazah palsu. Kasus ini harus ada kepastian hukumnya,
agar tidak menimbulkan pertanyaan pada masyarakat yang ada disitu, apakah ijazah itu palsu atau bukan? Maka dari itu, setelah adanya penyelidikan atau pemeriksaan secara laboratorium, maka segera putuskan ada atau tidaknya unsur pidana,” tutup Anggota Komisi 3 DPR itu.

Eddy menambahkan, “bila pihak kepolisian tidak mengambil langkah-langkah kongkrit dan profesional, maka yang timbul kekecewaan dan tidak adanya kepastian hukum, bisa jadi masyarakat situ demo ke kantor Bupati atau ke kantor polisi, inilah yang tidak sama-sama kita inginkan, suasana pun tidak kondusif, dan akan menimbulkan ketidak stabilan di tengah kehidupan masyarakat, dan mempengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat, karena tidak adanya kepastian hukum. Jangan sampai ini terjadi, karena kepentingan masyarakat itu di atas segala-galanya, sesuai dengan amanat UUD 45, dan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Eddy. (Indra Falmigo).

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*