Hari Anti Korupsi, Ratusan Massa Ormas Demo Polres dan Kejaksaan Bogor

Massa Aksi AMPB Demo Mapolresta dan Kejari Bogor tuntut penyelesaian sejumlah kasus korupsi yang terjadi di kabupaten Bogor, yang bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia, Jumat 9/12 (dok. Dian/KM)
Massa Aksi AMPB Demo Mapolresta dan Kejari Bogor tuntut penyelesaian sejumlah kasus korupsi yang terjadi di kabupaten Bogor, yang bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia, Jumat 9/12 (dok. Dian/KM)

BOGOR (KM) – Bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia, sejumlah elemen yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor (AMPB), melakukan aksi demo di depan kantor Polres dan Kejaksaan Bogor, Jumat, 9/12.

Menurut mereka, kasus korupsi masih menjadi isu hangat di Kabupaten Bogor dan mandeknya sejumlah kasus korupsi yang terjadi di Bumi Tegar Beriman terus di sikapi AMPB dan LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) dengan menurunkan 500 massa anggotanya.

Dalam orasinya, Ketua GMBI Distrik Bogor, Sambas menyampaikan agar Kejaksaan segera mengusut praktek-praktek pemotongan dana Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), yang dilakukan oleh oknum-oknum Kepala Desa.

Aksi unjuk rasa Ormas AMPB berterpatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia di depan Kejaksaan Negeri Bogor, Jumat 9/12 (dok. Dian/KM)

Aksi unjuk rasa Ormas AMPB berterpatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia di depan Kejaksaan Negeri Bogor, Jumat 9/12 (dok. Dian/KM)

“Kejaksaan jangan diam saja, banyak temuan kami tentang korupsi dana rutilahu, pemotongan dana dari 2 sampai 4 juta banyak terjadi di masyarakat oleh oknum-oknum Kepala Desa. Ini sudah terstruktur, terorganisir dan masif,” ujarnya.

Sementara itu, koordinator AMPB Ruhiyat Sujana menyerukan agar aparat penegak hukum sigap dalam menangani kasus korupsi yang ada di Kabupaten Bogor.

“Banyak kasus korupsi di Kabupaten Bogor yang harus segera ditangani dan dituntaskan,” paparnya.

Kasus-kasus yang perlu di prioritaskan, menurutnya, adalah kasus dana bansos 2012-2013 yang diduga melibatkan bupati Bogor yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah.

“Selain itu kasus korupsi di BUMD yang yang terkait dengan PT .PPE (Prayoga Pertambangan dan Energi). Saat ini kasusnya sudah ada di Polres. Tapi hingga hari ini belum ada kejelasan penanganannya. Kemana polisi hari ini! ” tandasnya.

Sempat terjadi dorong mendorong dengan pihak pengamanan kejaksaan saat massa mau masuk untuk audiensi dengan kejaksaan.  Namun situasi kembali kondusif setelah perwakilan massa diterima pihak kejaksaan.

“Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong masih baru dan belum banyak kenal dengan para pejabat. Kita berharap kepada abang kita yang baru ini semoga tidak terkontaminasi,” kata Ruhiyat dalam audiensi dengan Kajari Bogor, Bambang.

Sementara itu, Pembina AMPB Drs. Lulu Azhari Lucky alias Kijalu, menyampaikan bahwa kasus bansos 2013 dan kasus reses 2013 justru belum tersentuh sama sekali oleh kejaksaan dan kalau menyimak lebih dalam lagi masalah tersebut, berarti masih berlanjut.

“Kejari jangan terbawa arus yang tidak benar dengan tetangga (pejabat) di depan kantor Kejari. Saya sampaikan di Cibinong itu sudah membudaya korupsi di bayar oleh korupsi,” tegas Kijalu.

Kejari pun berterimakasih kepada AMPB yang terus menyuarakan dan mengawal kasus korupsi, serta berjanji akan menindaklajuti kasus-kasus korupsi yang disampaikan AMPB yang mandek tersebut. (Dian Pribadi)

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*