Garut Nunggak Raskin Rp. 1,755 Miliar Lebih

Ilustrasi pendistribusian beras Bulog (stock)
Ilustrasi pendistribusian beras Bulog (stock)

GARUT (KM) – Tunggakan pembayaran dari beras miskin (raskin) di Kabupaten Garut mencapai nilai yang cukup besar. Bagian Perekonomian Setda setempat mencatat, tunggakan pembayaran raskin per 25 November 2016 mencapai Rp. 1.755.600.000, diperoleh dari realisasi penyaluran raskin mencapai 29.782.350 kilogram (99,05%) dari pagu 30.069.435 kilogram untuk penerima manfaat 182.239 rumah tangga sasaran (RTS), tersebar pada 420 desa di 42 kecamatan se-kabupaten.

Banjarwangi tercatat sebagai kecamatan dengan tunggakan pembayaran raskin terbesar, mencapai Rp. 143.544.000. Disusul Kecamatan Cisurupan mencapai Rp. 131.544.000. Sedangkan kecamatan dengan tunggakan pembayaran raskin terendah adalah Karangtengah sebesar Rp. 8.064.000 dan Kecamatan Caringin sebesar Rp. 9.120.000.

Dari 42 kecamatan tersebut, hanya tujuh kecamatan tuntas melunasi tunggakan pembayaran raskin seratus persen, terdiri dari Kecamatan Pamulihan, Pameungpeuk, Garut Kota, Kadungora, Leles, dan Kecamatan Cikajang. Sedangkan 35 kecamatan lainnya masih menunggak dengan pelunasan pembayaran berkisar 94-99,56 persen dari total penyaluran raskin sesuai RTS.

Masih tingginya tunggakan pembayaran itu mernjadikan Sekda Iman Alirahman menggelar Rapat Koordinasi Raskin 2016. Dia meminta para camat di masing-masing wilayahnya segera melunasi tunggakan pembayaran raskin.

“Saya minta para camat segera melunasi tunggakan raskin dalam waktu satu pekan ini, sebelum tutup akhir tahun,” katanya, kemarin.

Iman menjelaskan, tunggakan ini harus dibayar para kepala desa hingga akhir minggu pertama bulan Desember 2016 ini, dan respon para kepala desa pun positif mengenai pembayaran tersebut.

“Para kepala desa siap membayarkan tunggakan ini, memang rata-rata kepala desa mengaku keterlambatan pembayaran diakibatkan oleh banyaknya warga yang telat membayar raskin ini dengan berbagai alasan,” katanya.

Adapun perbaikan sistem transformasi subsidi bantuan raskin sendiri dalam waktu dekat ini akan berubah dengan mekanisme non tunai, atau E-Voucher.

Dengan sistem E-Voucher, bantuan bisa ditukarkan RTS penerima manfaat untuk kebutuhan membeli beras atau telur, sesuai harga pasar di tempat yang ditentukan sebagai mitra kerja pemerintah, semisal agen, warung, toko, outlet, atau pedagang lainnya.

Realisasi bantuan raskin dengan sistem E-Voucher pada 2017 untuk sementara diujicobakan di sejumlah provinsi, antara lain di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatra Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Menurut Sekda, penerapan penyaluran bantuan raskin yang berubah mekanismenya melalui E-Voucher itu sendiri masih akan menemui sejumlah kendala, termasuk di Kabupaten Garut, yakni menyangkut validasi data akurat para RTS penerima E-Voucher itu sendiri.

Karena itu diingatkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Garut agar melakukan pendataan akurat dan sama menyangkut jumlah RTS penerima manfaat program raskin maupun program lainnya.

“Kami meminta kerjasamanya agar sisa tunggakan raskin bisa dilunasi menjelang akhir tahun ini. Sebab hal ini akan menjadi hambatan dalam penyaluran 2017 mendatang, dengan perubahan mekanisme penyaluran bantuan raskin melalui sistem E-Voucer,” imbuhnya.

“Data penerima raskin, data penerima program PKH (Program Keluarga Harapan), serta program BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) harus sama. Jangan sampai seperti selama ini terjadi. Data penerima malah berbeda-beda,” katanya pula.

Menurut kepala Bulog Sub Divre Wilayah V Ciamis, Sulais, tunggakan pembayaran penyaluran raskin di Garut berdasar Daftar Tungakan Raskin Dasar BAST alokasi Januari sampai 25 November 2016 masih cukup besar dibandingkan kabupaten lainnya di Jawa Barat.

Dikemukakan, dari 420 desa yang tersebar pada 42 kecamatan yang ada di Kabupaten Garut, sisa tunggakan raskinnya mencapai Rp. 1,755 miliar dari pagu disalurkan, sedangkan yang baru disetorkan Rp. 1.505 640.000,-

Sementara itu, dalam pendistribusiannya, terdapat keluhan dari sejumlah masyrakat bahwa setiap karung raskin rata-rata terdapat penyusutan sebanyak dua kilogram. Menyikapi hal itu, pihak Bulog mempersilakan agar dilaporkan ke Satgas.

Mekanisme Penyaluran Raskin

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan akan memperbaiki program Raskin, dengan tujuan meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran raskin, meningkatkan pemahaman penerima mengenai haknya mendapatkan raskin sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan, serta menguji coba perbaikan penyaluran raskin untuk perbaikan masa depan.

Sementara ini mekanisme yang berjalan sebagai berikut: Menko Kesra menetapkan alokasi Provinsi, dan Gubernur menetapkan alokasi Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan nama dan alamat RTS-PM Raskin dengan data nama dan alamat dari BPS Kabupaten/Kota berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2008.

Untuk mekanisme yang akan dijalankan sebagai berikut: Menko Kesra menetapkan dan mengirim alokasi Provinsi dan Kabupaten/Kota kepada Gubernur, Menko Kesra mengirim data nama dan alamat RTS-PM Raskin kepada Bupati/Walikota yang seluruh datanya disiapkan oleh Sekretariat TNP2K, nota kesepakatan penggunaan nama dan alamat dari basis data terpadu ditandatangani oleh sekretariat TNP2K dan Menko Kesra.

Perbaikan penyaluran Raskin mulai Juni 2012 dijalankan seperti halnya metode yang saat ini sedang berjalan yaitu penyalurannya dilakukan oleh Bulog sampai titik distribusi dengan menggunakan pagu Nasional 2012 yang telah ditetapkan, mekanisme itu akan dilakukan perubahan dengan memasangkan nama RTS-PM Raskin di setiap titik bagi atau di Desa/Kelurahan.

RTS-PM akan menggunakan Kartu Raskin yang dicetak di pusat secara bertahap, tahap awal bagi sekitar 1,3 juta RTS-PM di 6 Provinsi untuk melihat efektivitas pelaksanaan perbaikan penyaluran Raskin, untuk nama pre-printed benar-benar digunakan yang meliputi Kelompok miskin mendapatkan penuh haknya, dalam pembagian Raskin tidak dibagi rata, bagi yang tidak mendapatkan Raskin pihak desa/kelurahan tidak bisa mengeluarkan kebijakannya karena harus diputuskan di Sekretariat TNP2K.

“Dengan Rencana Program baru ini diharapkan peran semua stakeholder untuk berperan aktif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing,” terang Kepala Bagian Ekonomi Setda Garut kepada KM. (Gie/Ayu)

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*