DPR Tuntut Polisi dan Jaksa Tindak Tegas Pelaku Penipuan di Kasus Pasar Turi

Dirut PT Gala Bumi Perkasa saat Raker Komisi 3 DPR RI, Rabu 7/12 (dok. Indra/KM)
Dirut PT Gala Bumi Perkasa saat Raker Komisi 3 DPR RI, Rabu 7/12 (dok. Indra/KM)

JAKARTA (KM) – Rapat kerja Komisi 3 DPR Rabu 7/12 kemarin yang dipimpin  oleh wakil ketua Desmond J. Mahesa membahas persoalan terkait kasus Pasar Turi Surabaya, yang melibatkan Hendri J. Gunawan yang sebelumnya sudah dijadikan tersangka oleh Polda Jawa Timur.

Di hadapan Komisi 3, Hendri membantah tuduhan yang dialamatkan kepadanya yand mengakui bahwa dirinya tidak tahu apa-apa dan tidak berbuat seperti yang telah dilaporkan pedagang kepada Poltabes Surabaya. “Saya tidak tahu apa-apa,” ujar Hendri.

Menurut Hendri, yang bertanggung jawab adalah Junaidi dan Santoso, “karena Junaidi inilah yang mengajukan lelang,” terangnya.

Sementara Santoso merupakan salah satu direksi di perusahaan PT Gala Bumi Perkasa yang kini mengelola Pasar Turi, Surabaya. “Mereka inilah yang mengurus semuanya,” ucap Hendri.

Sementara itu, sejumlah fraksi di Komisi 3 mempertanyakan bukti-bukti perjanjian kontrak yang mengatasnamakan Hendri dari bank Mandiri. “Apakah bapak mengakuinya?” ucap Desmon.

“Bukan saya, tapi PT Gala Bumi Perkasa,” jawab Hendri.

“Tapi ini atas nama bapak,” tegas Desmond, sambil memegang catatan. Hendri hanya mengangguk sambil mengiyakan.

Permasalahan yang mulai  timbul di Pasar Turi ini terjadi ketika arsitektur dan plumbing dilaksanakan sekitar bulan September 2012, lalu tiba-tiba Gala Mega Investment mengambil alih secara total dengan menggeser pengembang lama yang merupakan joint antara PT Gala Bumi Perkasa dengan saham sebesar 51% dan PT Sentral Investment sebesar 27% serta PT Lusida Megah Sejahtera sebesar 22%.

Hal tersebut diterangkan oleh anggota Komisi 3 dari Fraksi PDIP, Eddy Kusuma Wijaya. “Itu waktu mereka pertama melakukan tender, saya rasa PT Gala Bumi Perkasa mengambil alih ini,”ucap Eddy.

Kemudian, kata Eddy, diketahui dari hasil data-data yang diperoleh dari permasalahan-permasalahan yang ada di Pasar Turi baik dari kepolisian, dari hasil Komisi 3 dari Polda, bahwa proses pengambil alihan sepihak tersebut dikarenakan pada saat penjualan umum kepada pedagang baru diperhitungkan mendapat potensi hasil sebesar lebih kurang Rp. 2,8 triliun, kemudian PT. Gala Bumi Perkasa menjual stand kepada pedagang lama dengan menjanjikan akan diterbitkan surat hak milik atas satuan Rumah Susun atau strata title atas nama pembeli stand dengan membayar 80% dengan ditambah biaya lainnya.

Antara lain, biaya sertifikat 10 juta, kemudian biaya IMB 10 juta, dilimpahkan pada pedagang. Kemudian BPHTB 5% dari harga stand, biaya notaris 1,5 juta, dan dalam jangka waktu September hingga Desember 2013, pedagang telah membayar lunas stand tersebut dengan bukti.

Hal lain bahwa tanggal 29 November 2013, terdapat ikatan perjanjian stand di kios Pasar Turi Surabaya dengan No. 1947/GBP/KPS/PTS/2013. Kemudian tanggal 23 Desember 2013, perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) stand Ps Turi dengan No 182/GBP/KPS/PTS/2013.

“Nah, PPJB antara Hendri Gunawan, waktu itu dia menjabat Direktur utama PT Gala Bumi Perkasa, dengan pembeli stand baru, kemudian kantor pertanahan kota Surabaya menerbitkan sertifikat hak pakai No. 12 kelurahan Gonde terhadap tanah itu seluas 43,800 meter persegi, gambar ini sesuai dengan gambar yang tertanggal 19 Februari 1928.

Sementara sertifikat dan buku tanah dikeluarkan oleh kantor pertanahan kotamadya Surabaya pada tanggal 6 Februari 1999, yang waktu itu tertulis atas nama Pemerintah Kota Surabaya,” tegas Eddy .

“Namun hingga saat ini PT Gala Bumi Perkasa ini, melalui pejabat pembuat akte tanah, belum pernah membuat akte jual beli dengan pembeli stand, yang sudah melakukan pelunasan dengan disertakan biaya lain seperti yang saya sebutkan diatas tadi,” terang Eddy .

“Gala Bumi Perkasa Lakukan Penipuan”

Lebih lanjut, Eddy mengatakan bahwa PT. Gala Bumi Perkasa sudah melanggar pasal 378 KUHP yaitu penipuan.

“Ini ada unsur pidananya, apalagi selain belum memberikan Akte Jual Beli tersebut kepada pedagang Ps Turi ini, dan pedagang Ps Turi inipun belum menerima faktur PPN pajak yang padahal mereka telah membayarnya, tapi tidak pernah diberikan faktur PPN nya,” ujar Eddy.

“Ini menyebabkan kerugian kepada pembeli stand sekitar Rp.34,9 juta per pembeli. Nah ini mengindikasikan kerugian Negara dari pajak PPN tadi,” ucap Eddy.

Lebih lanjut kata Eddy, terhadap perbuatan PT Gala Bumi Perkasa, yang melakukan jual beli kios Pasar Turi, yang dituangkan dalam perjanjian ikatan jual beli stand atau kios Pasar Turi No 1947/GBP/KPS/PTS/2013 tanggal 29 November 2013, dan perjanjian ikatan jual beli stan atau kios PS Turi Surabaya No 182/GBP/KPS/PTS/2013 tanggal 23 Desember 2013 dan menawarkan SHM, SRS/strata title kepada pembeli PS Turi, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

“Lebih lanjut, tindakan Direktur PT Gala Bumi Perkasa yang mengabaikan perjanjian pembangunan dan pengelolaan Pasar Turi dengan menawarkan RMSHM/SRS/strata title, dapat dikategorikan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur pasal 378 KUHP,” tutup politisi PDIP itu.

“Polri dan Kejaksaan Harus Tindak Tegas”

Eddy memaparkan, sebetulnya di dalam permasalahan ini, sudah jelas kesalahan PT. Gala Bumi Perkasa. Polri dan Jaksa penuntut umum jangan ragu-ragu dalam permasalahan ini, harus bertindak tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku, apalagi korbannya pedagang masyarakat kecil, apalagi kota Surabaya, ini kan aset Negara dan harus diselamatkan,” ujar Eddy.

Eddy menambahkan, “Jangan sampai Negara terkesan kalah oleh investor atau korporasi, karena Polda Jatim sudah melimpahkan perkara ini ke Kejati, masa kejaksaan tidak bisa membuktikan perkara ini, kemudian masih P19?”

Lebih lanjut, saat team KM mengkonfirmasi kepada Hendri terkait keterlibatan dirinya dalam perkara ini, ia mengklaim sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut. “Saya sudah tidak bekerja di PT Gala Bumi Perkasa ini lagi,” ucap Hendri.

Namun klaim tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk lari dari tanggung jawab.

“Tidak bisa, investor atau korporasi itu lari-lari dari tanggung jawab, dia tidak bisa lari, kalau sudah terbentur, dia harus menyelesaikan dan bertanggung jawab dari awal sampai akhir, memang itu PT, tapi PT itu kan gak bisa bicara, semacam wadah hukum lah dalam bisnis, tapi yang mengendalikan itu kan orang, manusia, jadi manusia lah yang bersalah dalam hal ini, dan  Hendri sebagai Direkturnya. De facto nya Hendri,” tegas Eddy Kusuma di ruang kerjanya kepada KM. (Indra Falmigo)

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*