Diduga Selewengkan ADD, Kades Sukaresmi Dituntut Mundur

(Ilustrasi)
(Ilustrasi)

SUKABUMI (KM) – Diduga selewengkan anggaran dana desa (ADD), Kepala Desa (Kades) Sukaresmi Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dituntut mundur dari jabatannya. Bahkan ratusan warga Sukaresmi bersama Lembaga Swadaya Masyrakat (LSM) Kompak telah mendatangi Kantor Kecamatan Cisaat pada Jumat (09/12/2016) lalu.

“Kami meminta kepada pemerintah  Kecamatan Cisaat serius dan cepat tanggap dalam mengatasi kasus korupsi terutama penyelewengan anggaran dana desa (ADD) di Desa Sukaresmi yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Sukaresmi. Mana langkah konkret kecamatan untuk menindak Kades Sukaresmi. Kami meminta camat jangan menutup mata atas penyelewangan anggaran di desa kami,” kata Koordinator Aksi Yani Darmawan saat dihubungi KM di kediamannya, Minggu (11/12/2016).

Kata Yani, selain ADD, kades juga diduga menyelewengkan dana berupa penyaluran raskin, yang dinilai tidak disalurkan selama tiga bulan bagi masyarakat.

“Kami mempertanyakan di kemanakan uang PBB, dana posyandu, dana BUMDes, dana Hansip yang seharusnya transparan dan bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Yani mengancam, bila proses hukum tidak segera dilakukan oleh pemerintah kecamatan, maka pihaknya akan kembali turun aksi ke Pendopo Bupati Sukabumi agar turun tangan dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

“Jika tuntutan kami tidak segera diselesaikan pemerintah kecamatan, maka dengan terpaksa kami akan meminta bupati untuk turun tangan,” ancamnya.

Camat Cisaat Aep Saepullah saat dihubungi melalui telepon genggamnya mengatakan, pihaknya telah melimpahkan kasus dugaan korupsi itu kepada pihak yang berwenang agar segera diusut tuntas. Hanya camat meminta warga untuk bersabar dalam mengawal kasus ini.

“Masalah kades sedang dalam proses, bahkan empat hari lalu kami sudah meminta Inspektorat untuk segera turun tangan. Dengan begitu kami minta kita kawal bersama sama,” jawabnya.

Aep menjelaskan, persoalan dugaan tindak korupsi yang dilakukan oleh kepala desa harus ditunggu, karena ada mekanisme yang harus ditempuh.

“Saat ini sedang dalam proses, Inspektorat sedang audit, tinggal menunggu keputusan Bupati. Wewenang  ada di Bupati,” jelasnya.

Aep menegaskan, pihaknya sangat mendukung atas tuntutan warga terkait pelengseran Kades Sukaresmi, jika yang bersangkutan terbukti melakukan tindakan penyalahgunaan anggaran.

“Kami setuju kalau memang benar dan terbukti melanggar. Tapi masih ada proses, salah satunya oleh Inspektorat. Jadi kita tunggu hasilnya,” katanya. (Dedi).

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*