Diduga Korupsi Dana Desa dan RTLH, Warga Minta Aparat Tindak Kades Tamansari

Kantor Kepala Desa Tamansari, Kabupaten Bogor (KM stock)
Kantor Kepala Desa Tamansari, Kabupaten Bogor (KM stock)

BOGOR (KM) – Penduduk Desa Tamansari, Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor yang berjumlah sebanyak kurang lebih 10 ribu jiwa hingga kini belum sama sekali merasakan pembangunan yang dilakukan Kepala Desanya. Padahal, ketika melakukan kampanye dalam pemilihan beberapa tahun lalu kades Tamansari itu berjanji kepada warga di 9 rukun warga (RW) dan 37 rukun tetangga (RT) akan melakukan pembangunan dan memberikan transparansi dalam pemerintahannya.

Akan tetapi setelah dirinya terpilih menjadi Kepala Desa dan dilantik pada beberapa tahun lalu, warga menuding bahwa hingga kini belum ada pembangunan yang nyata dari kepemimpinan kades tersebut. Sudah hampir tiga tahun berjalan menjadi Kepala Desa di Tamansari, warga mengaku sama sekali tidak merasa janji kampanye yang pernah diucapkan sang kades. Parahnya lagi, warga sekarang mulai merasa tidak nyaman dengan tidak adanya tranparasni dalam administrasi desa.

Hal tersebut diterangkan oleh AL, salah satu aktivis warga Tamansari yang enggan disebut namanya.

Warga desa itu mempertanyakan tranparansi sang kepala desa itu karena mereka menganggap bantuan dari pemerintah daerah atau pusat sama sekali tidak pernah menyentuh warga desa.

Bahkan, sejumlah warga mengatakan mereka menduga adanya praktek korupsi oleh sang kepala desa untuk memperkaya dirinya sendiri.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun KM pada Rabu 14/12 dari warga Desa Tamansari, diantara sumber keresahan mereka adalah  dana RTLH dan mobil Siaga Desa yang sampai saat ini tidak kunjung tampak di desa Tamansari.

“Padahal anggaran pembelian sudah diterima kades Tamansari. [Demikian juga] beras miskin dan pembangunan lainnya yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Dana RTLH juga tidak sesuai dengan jumlah dana dari pemerintah,” ujar AL.

“Ada pemotongan uang dari penerimaan dana RTLH yang diterima warga, setiap pemotongan berbeda-beda. Mulai dari Rp 4.000.000 rupiah per kepala keluarga,” sambungnya.

“Kami sudah mulai gerah dengan ulah dari sang kades yang sama sekali tidak ada tranparansi dengan warganya, terlebih untuk masalah pembangunan yang ada di desa sama sekali tidak ada. Kami sudah sangat kecewa dengan kades ini, sekarang dia malah melakukan apa-apa sendiri tanpa pernah melibatkan perangkat desa lain. Inilah  yang kami sangat sayangkan, padahal dia berjanji untuk memakmurkan warga dan desa, tetapi kenyataannya hanya mementingkan kepentingannya sendiri,” ungkap warga Tamansari itu.

Menurutnya, dengan tidak lagi dilibatkan, perangkat desa merasa gerah atas tingkah kepala desa yang sewenang-wenang dalam pengambilan keputusan tanpa melibatkan mereka, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat desa terutama mengenai pembanguna desa yang dananya tidak sedikit.

“Dari inilah, pihak terkait baik dari pemerintahan terutama dari aparat penegak hukum harusnya melakukan penyelidikan mulai dari penyelewengan maupun dugaan korupsi yang dilakukan Suteza hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena memang, sangat terlihat selama ia menjabat tidak ada pembangunan yang berarti, bila pun ada pembangunan yang dilakukan sangat tidak sesuai dengan standar yang ada baik dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat,” ketusnya.

Ia pun berharap terutama kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan penegakan hukum terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan korupsi oleh kades.

Namun sayangnya ketika hendak dikonfirmasi oleh KM terkait permasalahan yang warga keluhkan di desanya tersebut, kades Gumilar Suteza malah menghindar dan susah ditemui. (Budi/oman)

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*