Hadapi MEA, Disporaparekraf Sukabumi Genjot SDM Hotel dan Restoran

Restoran di Sukabumi (KM STOCK)
Restoran di Sukabumi (KM STOCK)

SUKABUMI  (KM) – Dalam rangka  menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), Dinas Pemuda, Olahraga  Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disporaparekraf) Kota Sukabumi terus menggenjot Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pegawai maupun pelaku hotel dan restauran.

“Kita berupaya untuk mengantisipasi dan menanggapi MEA itu secara bijak. Minimal kita membangun diri sendiri dari segi kapasitas SDM, kualitas penyajian dan inovasi yang akan dilakukan setiap hotel dan restoran. Sehingga wisatawan bisa berkunjung ke Kota Sukabumi,” ujar Kepala Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kabid Parekraf) pada Disporaparekraf Kota Sukabumi, Yudi Kustiawan kepada KM di kantornya, Jum’at (23/12/2016).

Kata Yudi, kendati sampai saat ini dampak MEA belum terlihat secara siginifikan, namun di masa mendatang, MEA itu pasti akan berdampak bagi Kota Sukabumi.

“Jadi mau tidak mau, kita harus siap. Oleh sebab itu kami bekali pengetahuan bagi SDM, itu merupakan salah satu unsur penunjang pariwisata di Kota Sukabumi,” katanya.

Menurut Yudi,  pihaknya mencoba menyamakan persepsi untuk standarisasi pelayanan hotel dan restoran yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan serta memberikan wawasan tentang bagaimana para pemilik hotel dapat menghadapi MEA ini.

Advertisement

“Kita bekali mereka pengetahuan dari pemateri yang kapabel di bidangnya mulai dari praktisi sampai akademisi,” jelasnya.

Yudi mengakui, saat ini hotel kelas bintang di Kota Sukabumi ada sekitar delapan hotel, belum ditambah hotel biasa lainnya. Jadi, sekarang ini tidak bisa sembarang hotel menyatakan diri bahwa hotel tersebut merupakan hotel kelas bintang.

“Tapi ada tim standarisasi yang difasilitasi oleh PHRI dalam melakukan penilaian status kelas hotel tersebut. Di Kota Sukabumi hotel yang paling tinggi gradenya yakni hotel bintang 3,” ucapnya.

Yudi menjelaskan, persaingan tingkat harga hotel masih menjadi permasalahan. Tentu saja, secara makro ekonomi akan merugikan bagi pemerintah tapi bagi ekonomi mikro itu menguntungkan bagi konsumen. Makanya di sini pihaknya sebagai pemerintah bersama PHRI akan mencari formula yang tepat sehingga persaingan ini tidak mempeburuk iklim usaha di Kota Sukabumi.

“Memang sudah terjadi persaingan harga tersebut, tapi kami selaku pemerintah tidak mempunyai kewenangan, hanya bisa memfasilitasi saja. Apalagi belum ada laporan tertulis yang menjadi dasar kita. Hanya lisan ke lisan,” tutupnya. (dedi)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: