Politisi Senayan Pertanyakan Vonis 1 Tahun Bagi Wawan dalam Kasus Korupsi Alkes Tangsel

Irjen (Purn) Eddy Kusuma Wijaya saat memberikan keterangan pada KM di ruangannya. (dok. KM)
Irjen (Purn) Eddy Kusuma Wijaya saat memberikan keterangan pada KM di ruangannya. (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Anggota Komisi III DPR-RI Eddy Kusuma Wijaya menyesalkan vonis 1 tahun penjara terhadap Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang tak lain suami dari Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany dalam kasus proyek pembangunan tiga puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang Selatan pada 2011-2012 yang merugikan negara hingga Rp 9 miliar.

“Sementara barang bukti yang disita KPK cukup banyak antara lain lebih dari 75 mobil, malah ada 5 mobil Ferrari yang harga satu mobil sekitar 5 milyar, beberapa rumah, tanah dan lain-lainnya, vonisnya sangat ringan sekali. Vonis ini tentunya melukai rasa keadilan masyarakat dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku,” kata Eddy saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta (22/11/2016).

Menurut Politisi PDI Perjuangan tersebut, semestinya vonis yang dijatuhkan Hakim Tipikor bisa lebih tinggi, mengingat Wawan merupakan aktor intelektual dalam kasus korupsi proyek tersebut.

“Hakim yang menangani kasus ini patut dicurigai dan harus ditelisik oleh pengawas internal atau Mahkamah Agung maupun eksternal pengadilan atau Komisi Yudisial, terlebih hakim tersebut yaitu Epiyanto kerap memberikan vonis ringan kepada para tersangka korupsi,” tegasnya.

“Mantan Kepala Dinas Kesehatan Tangsel saja di vonis 4 tahun penjara, yakni Dadang M Epid. Masa Wawan yang merupakan aktor utamanya lebih rendah vonisnya? Jika perlu vonisnya 20 tahun penjara. Itu kan merugikan negara cukup besar, kasus korupsi sebetulnya sangat kejam karena sangat melukai masyarakat luas,” geramnya.

Eddy menjelaskan bahwa terdapat perbedaan penanganan kasus antara Wawan dan Ketua DPD RI dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di rumah dinasnya.

“Nilainya hanya 100 juta ketua DPD serius amat,” guyon pensiunan jenderal polisi itu.

“Sedangkan ini yang miliaran terkesan main-main dan tidak terekspos,” tegasnya.

Airin sendiri sebagai walikota Tangsel sudah sering disebut-sebut di persidangan terlibat dalam rangkaian kasus alkes tersebut, tapi terkesan kebal hukum walaupun sudah berkali-kali diperiksa oleh KPK.

Mantan jendral bintang dua kepolisian itu mengharapkan agar pihak KPK dan jaksa Tipikor untuk mengajukan upaya banding terhadap vonis ringan Wawan oleh Pengadilan Tipikor Serang, agar tidak menimbulkan sebuah polemik di masyarakat yang berkepanjangan.

“Banten sendiri disebutkan KPK sebagai rawan korupsi itu kan urutan ke-3 tertinggi tingkat korupsinya, tapi vonis terhadap kasus korupsi sangat ringan, baik itu yang ditangani Jaksa Agung maupun yang ditangani langsung oleh KPK, apalagi KPK sekarang sudah membuka kantor cabang di Banten, kok vonis ringan pada diam saja, apakah sudah masuk angin? Sedangkan kasus korupsi yang menyangkut Ratu Atut sampai sekarang terkesan belum tersentuh oleh KPK dan Jaksa Agung, kasus yang diungkap hanya kasus yang menyangkut suap kepada ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muchtar,” tutupnya. (Indra Falmigo)

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*