Petani Ikan Pamijahan Tuntut Janji DPRD Bogor Menindaklanjuti Tuntutan Ganti Rugi ke PT. JDG

Perwakilan dari PPIKADP mendatangi anggota DPRD Kabupaten Bogor Wahyanto (dok. Dian/KM)
Perwakilan dari PPIKADP mendatangi anggota DPRD Kabupaten Bogor Wahyanto (dok. Dian/KM)

BOGOR (KM) – Para petani ikan yang tergabung dalam Paguyuban Petani Ikan Kolam Air Deras Pamijahan (PPIKADP) mendatangi kediaman anggota legislatif Kabupaten Bogor Wahyanto selaku sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor, untuk kembali menanyakan kejelasan rapat kerja gabungan Komisi 1 dan 3 DPRD Kabupaten Bogor.

Mereka meminta kepastian rapat kerja gabungan yang sampai Sabtu 26/11 terus menerus di undur. Sebelumnya, Wahyanto memberitahu bahwa agenda rapat kerja gabungan Komisi 1 dan 3 akan dilaksanakan tanggal 24 Oktober lalu, namun urung dilaksanakan dan ada penjadwalan kembali tanggal 14 November, namun lagi-lagi urung dilaksanakan dengan alasan fokus rapat pembahasan RAPBD 2017.

“Kami sangat berharap kejelasan dan ketegasan dari anggota DPRD akan nasib kami yang sudah satu tahun berjuang meminta ganti untung ke pihak perusahaan yang jelas sudah merugikan masyarakat petani ikan,” kata Arif, salah satu petani ikan yang terkena dampak longsor di Cibunian, Pamijahan, November 2015 silam kepada KM.

Pada tempat terpisah, ketua PPIKADP H. Acek mengharapkan ketegasan dan solusi terbaik dari ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhendi dalam menyikapi permasalahan petani ikan ygan terus berlarut-larut dan terus membuat tidak harmonis hubungan masyarakat petani ikan dengan pihak perusahaan PT. JDG.

“Bupati sendiri sudah jelas. Beliau telah mengeluarkan surat terkait penyelesaian persoalan petani ikan dan PT. JDG, surat tersebut sebagai komitmen keseriusan bupati yang sifatnya penting untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Yang menjadi pertanyaan kami, ketua DPRD nya tidak ada ketegasan untuk menyelesaikan permasalahan,” ujar H. Acek

Hal senada diutarakan oleh Ruhiyat, yang juga asli Pamijahan, yang mengatakan bahwa terkait persoalan para petani yang berlarut-larut lebih dari satu tahun tanpa ada solusi membuktikan Pemerintah Kabupaten Bogor baik eksekutif dan legislatif tidak serius membantu para petani warga Pamijahan.

“Maka dengan ini, kami mendesak agar bupati serius membantu untuk menyelesaikan permasalah para petani ikan. Kami menagih janji bupati sesuai dengan surat yang dilayangkan kepada AMPB. Oleh karena itu kami mendesak agar ibu bupati segera menyelesaikan masalah para petani Pamijahan. Saya sangat kecewa kepada bupati karena dianggap lambat,” tegas Ruhiyat penuh kesal. (Dian Pribadi)

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*