Anggota DPR: Sengketa Tanah di Lampung Utara Harus Selesai

Tamanuri, anggota Komisi 2 DPR-RI dan politisi Partai Nasdem (dok. KM)
Tamanuri, anggota Komisi 2 DPR-RI dan politisi Partai Nasdem (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Berlarut-larutnya permasalahan tanah di Lampung Utara membuat Anggota Komisi 2 DPR RI, Tamanuri, angkat bicara.

Menurutnya, tanah yang ada di Lampung Utara, tepatnya dekat pemukiman angkatan laut, yang saat ini dituntut oleh masyarakat Lampung utara, sebenarnya itu hak milik masyarakat.

“Tapi kenapa di akui oleh TNI AL? Sementara itu hak masyarakat sana, kenapa bisa di kuasai oleh TNI AL?” tegasnya.

“Apalagi badan pertanahan sana sudah mengeluarkan surat-surat bukti kepemilikan,” singkatnya.

Lebih lanjut Tamanuri menyampaikan, kalau memang pihak TNI AL tidak terima, silakan gugat BPN. “Kasian dong masyarakat sana, yang kehidupan sehari-harinya hanya bertani,” ucapnya saat diwawancarai KM pada Senin 28/11 di Kompleks Parlemen, Senayan.

Hal lain menurut Tamanuri, “sebenarnya masalah ini sudah berlangsung lama, dari tahun 2013, dan masyarakat sana sudah melaporkan ke Komnas HAM dan sebagainya, tapi tidak mendapatkan penyelesaian yang kongkrit,” tegasnya .

Masih kata Tamanuri, sebenarnya banyak permasalahan yang terjadi di kawasan Prokimal, Kabupaten Lampung Utara tersebut. “Yang di laporkan 87 sertifikat, yang 87 sertifikat ini, 32 sertifikat tidak ada masalah, dan yang 55 sertifikat ini bermasalah. Apakah BPN itu mengeluarkan sertifikat datangnya begitu saja? Kan tidak. Tentunya melalui proses, pengumuman dan sebagainya, tidak begitu saja,” tegasnya.

Sementara ini, tempat yang menjadi bahan pertikaian itu di portal dan masyarakat tidak bisa mengambil hasilnya. “[Padahal] tempat itu dinikmati oleh masyarakat situ untuk makan anak beranak mereka, kasian kan mereka,” kata politisi Nasdem ini.

“2 tahun ini, hasilnya tidak bisa di nikmati oleh masyarakat, itu yang di tuntut oleh masyarakat sana,” tegasnya.

Selama ini masyarakat sana tidak bisa menikmati hasil singkong mereka, lalu bagaimana dengan kehidupan mereka? Yang sangat saya sayangkan dari rapat tadi, hanya ada 2 orang perwakilan dari masyarakat sana, dan itupun keterangannya berbeda dengan masyarakat yang ada di sana,” keluhnya.

Dirinya pernah menanyakan langsung pada masyarakat sana yang kebetulan merupakan dapilnya, dan keterangannya sangat berbeda. Tamanuri pun berharap agar hak masyarakat di kembalikan sesuai dengan UU yang berlaku. (Indra Falmigo)

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*