Masyarakat Masih Kebingungan Tentang Definisi “Pungli”

Kantor Disdukcapil Bogor ramai didatangi oleh warga yang hendak mengurus dokumen (dok. Irfan/KM)
Kantor Disdukcapil Bogor ramai didatangi oleh warga yang hendak mengurus dokumen (dok. Irfan/KM)

BOGOR (KM) – Masyarakat Kabupaten Bogor bertanya-tanya tentang pengertian pungli (pungutan liar) yang tengah  diperangi oleh Presiden Joko Widodo dengan pembentukan satgas “Sapu Bersih Pungli” (saber pungli). Kurangnya pemahaman serta sosialisasi dari pemerintah pusat menjadi bola panas bagi pelayanan publik, dan imbasnya, kewajiban yang harus disetorkan masyarakat kepada pemerintah daerah kerap menjadi sebab kesalahpahaman masyarakat.

Warga yang kerap salah paham akan pengertian pungli dihadapi oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bogor, khususnya dalam hal pengurusan dokumen Akte Lahir.

Sebelumnya, telah dikeluarkan instruksi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia  (Kemendagri-RI) yang tertuang dalam Inmendagri Nomor: 180/3935/SJ tentang Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Merujuk Perda (Peraturan Daerah) Kabupaten Bogor No. 9 Tahun 2009, warga yang terlambat 60 plus 1 hari dalam pengurusan Akte Lahir anak diwajibkan membayar denda sebesar Rp. 50 ribu. Namun dengan adanya instruksi terkait pungli, denda yang dibayarkan kerap dikategorikan oleh warga sebagai pungutan liar.

“Bagi saya, pengertian pungutan liar yang digalakkan oleh pemerintah pusat adalah segala bentuk kutipan uang yang tidak memiliki dasar hukum serta aturan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ucap Herry Herwandi, Kabid Catatan Sipil di kantor Disdukcapil Kabupaten Bogor, saat ditemui di ruang kerjanya pada Rabu 2/11.

Selain itu, kata dia, biaya yang dikenakan oleh biro jasa dalam hal pengurusan dokumen maupun barang dan jasa tidak dapat dikategorikan sebagai pungutan liar, karena ada perintah dari pemesan pekerjaan.

“Parkir di tagih 2000, itu bukan pungli. Kemarin ada tim merah putih datang dan mengaku dari tim saber pungli, dan saya jelaskan,” lanjut Herry.

Ia juga menambahkan, selain muncul pemberitaan petugas Saber Pungli, pihaknya sudah terlebih dahulu melakukan antisipasi dengan melakukan pelayanan jemput bola ke setiap kecamatan dan desa.

“Setiap Hari Senin, Rabu dan Kamis, kita berikan pelayanan optimal sehingga menghindari calo dan pungli,” semangatnya.

“Masyarakat harus rela memberikan waktu untuk mengurus dokumen dan hindari memberikan ke pihak ketiga sehingga kewajiban yang harus d bayarkan dapat diketahui sesuai dengan peraturan pemerintah,” tutupnya. (Irfan Damar Sinaga)

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*