Gelar Perkara Ahok Tidak Boleh Diliput, Pengamat Tuduh Kapolri tidak Transparan

Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian (Kapolri) saat menjawab pertanyaan awak media di Mako Korps Brimob, Depok, selepas acara HUT Brimob ke-71 (Dok. Mugi/KM)
Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian (Kapolri) saat menjawab pertanyaan awak media di Mako Korps Brimob, Depok, selepas acara HUT Brimob ke-71 (Dok. Mugi/KM)

DEPOK (KM) – Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan pada awak media usai upacara pada HUT Brimob Polri ke-71 di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, kemarin 14/11 bahwa gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan dilaksanakan hari ini 15/11. Tito menyebutkan, jika sesuai rencana, gelar perkara akan dilak‎ukan di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dalam gelar perkara ini akan dihadirkan kedua pihak yang bersengketa, yakni kubu Ahok dan pihak-pihak yang melaporkannya dengan tuduhan tindak pidana penistaan agama.‎

“Besok gelar perkara. Pelapor dan saksi ahlinya dihadirkan. Terlapor dan saksi ahlinya juga dihadirkan. Kemudian saksi ahli dari penyidik dihadirkan,”  kata Tito di Markas Komando Korps Brimob, Kelapa Dua, Depok, Senin (14/11). ‎Gelar perkara akan dihadiri internal Polri, seperti Divisi Hukum, Divisi Profesi dan Pengamanan, dan Inspektorat Pengawasan Umum. Sedangkan pengawasan dari eksternal akan melibatkan Ombudsman, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan DPR.

“Setelah itu ada dari yang netral, Ombudsman dan Kompolnas. Nanti mereka tidak bicara, hanya mengawasi,” tambah Tito. Sebelum gelar perkara dilaksanakan, lanjut Tito, awak media ‎dipersilakan mengambil gambar dan wawancara dengan beberapa sumber. Namun setelahnya, ruangan harus steril dari kegiatan peliputan.

“Karena produknya tingkat penyelidikan itu tidak boleh terbuka. Ini sifat hanya memberi masukan, selesai, tidak ada perdebatan. Setelah itu penyelidik  akan mengambil kesimpulan. Kesimpulannya akan disampaikan paling lambat Rabu,” jelas Tito.

Polri pun mengundang Ahok untuk turut hadir dalam gelar perkara. Namun, kehadiran Ahok tergantung dari kemauannya. ‎”Boleh datang boleh tidak. Tapi kalau datang silakan,” tandas Kapolri.

Sebelumnya, Kapolri mengatakan bahwa pihak terlapor (Ahok) mengajukan ahli tafsir dari Mesir, Syekh Amr Wardani, sebagai saksi ahli. Menurut pakar hukum pidana Sukpandiar SH, kalau saksi yang dihadirkan kubu Ahok itu adalah saksi meringankan, maka status Ahok sudah tersangka. “Karena informasi Kapolri, kasus Ahok yang menista Islam masih tahap penyelidikan, namun tiba-tiba Ahok mau datangkan saksi ahli (saksi meringankan) tafsir dari Mesir,” kata Sukpandiar kepada KM melalui pesan singkat.

“Kalau gitu Ahok telah jadi tersangka. Karena saksi meringankan diperbolehkan jika sudah jadi tersangka. Ini dalilnya: Saksi yang meringankan (a de charge) menurut pasal 116 ayat (3) KUHAP, ‘dalam pemeriksaan kepada tersangka ditanyakan apakah tersangka menghendaki saksi yang meringankan atau a de charge dan bila mana ada maka hal itu di catat dalam berita acara’, menurut pasal 56 KUHAP, ‘tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.’ Yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam pasal tersebut tersangka berhak mengusulkan saksi. Hal ini dilakukan dengan alasan karena tersangka berhak melakukan pembelaan pada dakwaan yang dituduhkan kepadanya dengan mengajukan seorang saksi, dan karena pada umumnya para saksi itu memberatkan tersangka. Dan bila mana ada saksi a de charge ini, maka penyidik harus memeriksanya dicatat dalam berita acara dengan memanggil dan memeriksa saksi tersebut,” jelas pengacara itu.

“Oleh karena itu para penyidik harus harus benar-benar selektif untuk memilih untuk pemeriksaan saksi-saksi yang berbobot sesuai dengan patokan landasan hukum yang di tentukan, yang dianggap memenuhi syarat keterangan saksi yang yustisial,” sambungnya.

“Jadi jika di awal Presiden Joko Widodo menginstruksikan proses hukum untuk Ahok harus cepat, tegas dan transparan, sepertinya hal tersebut tidak digubris oleh Kapolri, padahal Presiden sebagai kepala negara Republik ini loh. Buktinya awak media tidak diperbolehkan meliputnya secara live? Lalu dimana transparan nya?” tegas Sukpandiar SH. (Gie)

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*