SPN Kawal Kebijakan Gubernur Jawa Barat dalam Menetapkan Upah Minimum 2017

Oleh: Serikat Pekerja Nasional

Ketika menetapkan upah minimum tahun 2016, Gubernur Jawa Barat telah memberikan pil pahit bagi masyarakat pekerja/buruh yang bekerja diperusahaan swasta, keberpihakan Gubernur jawa Barat terhadap kaum kapitalis sangat terlihat jelas dengan menetapkan Upah Minimum Padat Karya, Upah Minimum Provinsi dan hanya menyesusaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi Nasional, Gubernur Jawa Barat menutup mata terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh Bupati dan Walikota se- Jawa Barat serta menutup telinga terhadap aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh representative perwakilan para pekerja/buruh swasta yang ada di Jawa Barat.

Menghadapi penetapan upah minimum tahun 2017, SPN beserta SP/SB lain yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jabar telah bertekad untuk memperjuangkan besaran upah minimum yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak para pekerja/buruh yang ada di setiap Kabupaten/Kota di Jawa Barat, perjuangan dimaksud akan dilakukan didalam sistem melalui wakil-wakil serikat pekerja/serikat buruh yang duduk dalam kelembagaan ketenagakerjaan baik Dewan Pengupahan maupun Lembaga Kerjasama Tripartit, diluar sistem melalui aksi-aksi unjuk rasa yang akan dilakukan secara bergelombang baik ditingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi dan perjuangan secara hukum dengan cara melakukan gugatan terhadap kebijakan Gubernur (SK tentang upah minimum) yang tidak mencerminkan melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Gubernur yang harus melakukan upaya maksimal untuk mensejahterakan masyarakat Jawa Barat.

Indikasi kesewenang-wenangan Gubernur Jawa Barat yang tidak akan menaikan upah minimum tahun 2017 sudah mulai terlihat, dengan dalih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur hanya akan menyesuaikan upah minimum dengan inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi secara Nasional, dan itu artinya kebijakan Gubernur tersebut harus dilawan karena PP No. 78 tahun 2015 bukan satu-satunya regulasi yang menjadi acuan dalam penetapan upah minimum, dalam penetapan upah minimum harusnya Gubernur mengacu pada peraturan perundangan lain terutama yang menurut hilarki peraturan perundangan derajatnya lebih tinggi dari PP No. 78 tahun 2015, diantaranya :

  • UUD 1945 Pasal 27 ayat (2), yang mengatakan “Tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”
  • Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang diantaranya :

Pasal Pasal 88 ayat (1) : “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

  • Pasal 88 ayat (4) : “Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi”
  • Pasal 89 ayat (3) : “Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota”

 Oleh karena hal tersebut, SPN beserta SP/SB lain yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jabar akan melakukan Aksi Akbar Buruh Jawa Barat pada tanggal 27 Oktober 2016 di Gedung Sate Bandung, dengan tuntutan sbb :

  1. Cabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan;
  2. Hapuskan Upah Minimum Padat Karya;
  3. Tidak ada penetapan Upah Minimum Provinsi di Jawa Barat;
  4. Dalam menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2017, Gubernur tidak mengacu pada formula yang diatur dalam PP No. 78 tahun 2015 tetapi harus mengacu pada rekomendasi dari Bupati/Walikota yang sebelumnya sudah menempuh mekanisme tripartite melalui Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, atau;
  5. Gubernur harus menaikan UMK tahun 2017 sebesar Rp. 650.000,-

Demikian pernyataan sikap Serikat Pekerja Nasional ini kami buat, dengan persetujuan seluruh Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) yang tergabung dalam ALiansi Buruh Jabar (15 SP/SB).

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*