Komisi I DPR-RI Tolak Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran KPI Terhadap 10 Televisi Swasta

RDPU Komisi 1 DPR-RI bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Kompleks Parlemen, Senin 3/10 (dok. KM)
RDPU Komisi 1 DPR-RI bersama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Kompleks Parlemen, Senin 3/10 (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR-RI Senin 3/10 menghadirkan Menteri Kominfo Rudiantara dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis dan sejumlah komisioner KPI lainnya.Dalam RDPU tersebut, pihak KPI menyampaikan laporan kerjanya terkait sanksi-sanksi yang diberikan pada lembaga penyiaran swasta (LPS) terkait kualitas konten yang disiarkan, dan juga membahas pengkajian ulang hasil penilaian terhadap 10 LPS yang Izin Penyelenggaraan Penyiarannya (IPP) akan berakhir tahun 2016.

Pihak KPI memaparkan poin-poin penilaian yang mereka berikan kepada LPS beserta bobot-bobot penilain masing-masing poin. Menurut komisioner KPI, Agung, penilaian untuk konten program berbobot 50%, sedangkan konten lokal 20%, SDM 20% dan administrasi 10%.

“Aspek program siaran itu ada 7 indikator. Yang pertama adalah [jumlah] sanksi KPI, yaitu teguran pertama, dan itu jumlahnya 700 lebih, kita rekap dari Mei 2005 sampai 2016 itu kita rekap dari 700 sampai 1000, nanti kita berikan datanya,” papar Agung.

“[Sedangkan untuk] teguran kedua, tidak sebanyak teguran pertama. Dari LP swasta ini ada juga yang kita berikan penghargaan dan sanksi-sanksi baik sanksi tertulis maupun pengurangan durasi siaran. Adapun TV yang mendapatkan teguran yang pertama dan kedua akan turun nilainya,” sambungnya.

Advertisement

Pemaparan KPI tersebut dikritisi oleh Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, Meutya Hafid, yang mengatakan bahwa pemberian bobot penilaian oleh KPI tidak berdasar.

Rapat tersebut berjalan alot, dan semua fraksi yang ada di komisi 1 menolak penyampaian KPI dan menyatakan data KPI tidak valid. Semua fraksi sepakat bahwa rekomendasi IPP dari KPI tidak bisa diterima oleh komisi 1 DPR RI dan rapat harus ditunda sampai KPI benar-benar menyerahkan data yang lengkap kepada Komisi 1.

Sementara itu, Rachel Maryam politisi Gerindra juga menambahkan, “rekomendasi KPI harus di cabut sementara dan Kemkominfo harus [memilih antara] dicabut atau tidak rekomendasi.”

Menteri Komunikasi Informasi Rudiantara juga mengatakan bahwa jika sebelum 16 Oktober belum diperpanjang izin siar terhadap 10 LPS itu, maka bisa dipastikan 10 stasiun itu ilegal.

“Jika tidak ada keputusan pada 16 Oktober, 10 LPS itu ilegal, karena didalam undang-undang izin itu hanya 10 tahun, artinya jika tidak ada izin ya ilegal,” tutup Menkominfo.

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*