Disnakertrans Banten: “Kami Pasti Segera Tindaklanjuti Pengaduan dari Wartawan”

Jonny Sirait, ketua DPD FORWARA Jawa Barat (tengah) dengan kepala Disnakertrans provinsi Banten (dok. Tengku/KM)
Jonny Sirait, ketua DPD FORWARA Jawa Barat (tengah) dengan kepala Disnakertrans provinsi Banten (dok. Tengku/KM)

TANGERANG (KM) – Kunjungan kehormatan Forum Wartawan Pemantau Peradilan (FORWARA) ke Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Provinsi Banten untuk membahas sejauh mana kinerja instansi tersebut menangani masalah ketenagakerjaan, diterima langsung Kepala Dinas (Kadisnakertrans) Hamidi dan didampingi stafnya, Jarman.

“Kita sangat respon atas kehadiran dari rekan-rekan Forwara ke instansi kami ini dalam melaksanakan tupoksi kami, khususnya untuk setiap pengaduan dari masyarakat tentang permasalahan tenaga kerja, pihak kami selalu respon cepat terhadap pengaduan tersebut dan langsung kami melakukan penelusuran akan kebenaran aduan tersebut,” kata Kadis Hamidi, kepada wartawan Rabu 28/9 lalu.

“Untuk memberikan pelayanan pengaduan,warga juga dengan cepat melaporkan melaui email yang telah kami sediakan dan telah kami sebar. Biasanya pengaduan tersebut kami telusuri tanpa didampingi pihak si pelapor duluan untuk mengetahui tingkat pelanggaran dan kebenaran aduan tersebut. Terkait pengaduan yang dilakukan oleh pihak Forwara, langsung pasti kami akan segera tindaklanjuti,” kata staf Jarman diamini Kadis Hamidi.

“Saat ini kami sedang dalam perbaikan sistem, sesuai dengan amanah UU nomor 23 tahun 2014, dimana bahwa pengawasan perusahaan akan ditangani langsung oleh pihak provinsi. Kebijakan ini berlaku sejak Oktober nanti dan akan efektif pada 1 Januari 2017 yang akan datang,” terang Jarman.

Jarman lalu memaparkan prosedur yang harus ditempuh dalam menindaklanjuti laporan pengaduan. “Setelah nota 1 dan 2 baru nanti baru turun PPNS yang punya wewenang penyidik yang disebut sprindik. Kewenangan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 Oktober bahwa mereka akan ditarik ke provinsi jadi semua diserahkan ke pihak provinsi untuk mengawasi Kabupaten dan kota,” paparnya.

Advertisement

Lanjutnya, “Namun dalam hal ini kami tidak punya kapasitas memberikan vonis, karena kami harus melalui koordinasi. Persoalannya seperti apa, kalau sudah ada nota, dimana pelaporan notanya? Kalau sudah ditindak lanjuti ke lapangan, kapan turunnya ke lapangan? Seperti apa berita acaranya? Jangan sampai pengawas itu tidak melakukan tugasnya, hanya jalan-jalan saja tanpa ada laporannya. Untuk menindak lanjuti rekan-rekan dari Forwara, kami telusuri dulu dan lakukan koordinasi, sejauh mana permasalahan di laporan tersebut,” terangnya.

“Kami juga harus turun ke lapangan minimal untuk melaksanakan pemotretan, karena temuan di lapangan bisa berbeda-beda. Ini merupakan penertiban nanti, dan kami harapkan tidak ada backup-an, dari pihak siapa saja, apalagi sampai pasang badan, kalau ada yang pasang badan akan kami tindak tegas,” Jarman menjelaskan.

“Kita semua ingin bekerja dengan legal, karena bekerja secara legal akan berjalan dengan lancar. Kalau bekerja dengan target duit, saya yakin sehebat-hebatnya manusia pasti tidak akan beres persoalannya, karena target duit. Semua bisa benar dan bisa salah, akan tetapi kalau kita bekerja sesuai aturan alhamdullilah akan baik semuanya, jadi kami harus tempuh melalui koordinasi dulu dengan pengawas di kabupaten,” ujarnya.

“Saya berharap pihak pengawas Disnakertrans kabupaten Serang lebih menunjukkan sikapnya sebagai aparatur negara dan dalam menerima pihak eksternal lebih kooperatif dan memberikan apa yang dibutuhkan oleh para rekan-rekan, yang mana informasi dari mereka sangat dibutuhkan oleh para pencari berita dan akan dijadikan sebagai berita dan akan dikonsumsi oleh publik,” tutup Jarman diamini Kadis Hamidi. (Jonny Sirait/Tengku YusRizal)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*