Koalisi Masyarakat Sipil: “Terjadi Stagnasi dalam Reformasi TNI”

Seorang anggota TNI memberikan pemaparan pada taruna TNI (dok. KM)
Seorang anggota TNI memberikan pemaparan pada taruna TNI (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Tentara Nasional Indonesia (TNI) merayakan HUT ke-71 pada 5 Oktober 2016. Namun, Koalisi Masyarakat Sipil mencatat jalannya Reformasi Militer Indonesia tidak berbanding lurus dengan kematangan usianya. Koalisi Masyarakat Sipil untuk reformasi sektor keamanan terdiri dari LBH Imparsial, LBH PERS, Elsam, YLBHI, ICW, Lespersi, HR WG, Kontras, IDSPS, CLDS, LBH Jakarta, Setara Institute, dan INFID.

Ketika ditemui wartawan KM, Direktur Imparsial, Al Araf menegaskan bahwa nilai reformasi TNI mengalami stagnasi karena masih banyak agenda reformasi TNI yang belum dijalankan, “padahal agenda tersebut merupakan mandat awal Reformasi pada 1998.”

“Koalisi menilai, terjadi stagnasi dalam reformasi TNI,” tegas Al Araf di Kantor Imparsial, Jakarta, Selasa 4/10.
Al Araf melanjutkan, setidaknya ada tujuh catatan agenda Reformasi TNI yang harus didorong oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya Jusuf Kalla. “Pertama, restrukturisasi Komando Teritorial (Koter). Agenda tersebut disuarakan satu paket dengan penghapusan peran sosial politik ABRI/TNI atau dwifungsi ABRI. Kendati peran politik ABRI/TNI telah dihapus, namun struktur Koter tak kunjung direstrukturisasi,” jelasnya.

“Kedua, reformasi sistem peradilan militer melalui perubahan UU Nomor 31 Tahun 1997. Agenda ini merupakan salah satu jantung Reformasi TNI. UU ini membuat TNI memiliki Rezim Hukum sendiri. Artinya, anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum, diadili di peradilan militer. Namun dalam praktinya, peradilan Militer menjadi impunitas bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana,” sambungnya.

Advertisement

Ketiga, hadirnya rancangan regulasi dan kebijakan keamanan yang mengancam demokrasi, dinamika legislasi memunculkan sejumlah regulasi yang memberi ruang pelibatan militer dalam keamanan dan ranah sipil. Hal tersebut berpotensi mengancam kehidupan demokrasi dan HAM, salah satunya, yakni munculnya RUU Rahasia Negara dan RUU Keamanan Nasional (Kamnas) yang masuk Prolegnas 2015-2019. Serta, berbagai penandatanganan nota kesepahaman antara TNI dan Instansi Pemerintahan.

Keempat, adanya konflik antara TNI-Polri. Ada sejumlah faktor yang diduga menjadi penyebab bentrokan TNI-Polri di daerah, contohnya jiwa korsa yang keliru, budaya penghormatan terhadap hukum yang rendah, arogansi, faktor kesejahteraan yang rendah, disiplin dan kendali komando yang lemah, sanksi hukum yang tidak maksimal, minimnya komunikasi anggota TNI-Polri serta keterlibatan anggota dalam bisnis ilegal.

Kelima, membangun transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan alutsista. Selama ini, pengadaan alutsista bukan hanya menyimpang dari kebijakan pembangunan postur pertahanan, namun juga sarat dugaan mark-up dalam pengadaannya.

Keenam, kekerasan TNI terhadap masyarakat dan pembela HAM, dan ketujuh, meningkatkan kesejahteraan Prajurit TNI Indonesia.  “Dengan beban yang berat, wajar apabila profesionalisme TNI ditunjang dengan kesejahteraan,” tegasnya. (Lie)

Advertisement
Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*