GMNI Desak Pemerintah Serius Usut Kematian Munir

Aktivis HAM Munir Said Thalib (1965-2004) (stock)
Aktivis HAM Munir Said Thalib (1965-2004) (stock)

BOGOR (KM) – Ormas kepemudaan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) angkat bicara soal kehilangan dokumen temuan tim pencari fakta (TPF) dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib dari arsip negara. Presidum GMNI mendorong agar pemerintah lebih serius dalam menangani kasus tersebut.

“Munir yang dikenal sangat getol membongkar kasus HAM yang terjadi di bangsa ini, seharusnya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah terkait kematiannya yang tidak wajar dalam perjalanan menuju Amsterdam,” kata ketua Presidium, Wonder Infanteri kepada KM melalui pesan singkat, Senin 24/10.

Wonder menilai bahwa kehilangan dokumen tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak serius dalam menyikapi kasus yang merebut perhatian nasional itu. “Dokumen yang sudah diserahkan oleh TPF pada 25 Juni 2005, seharusnya masuk dalam arsip kementerian sekretaris negara bila pemerintah menganggap kematian Munir adalah kejahatan yang serius. Seperti yang diakui oleh anggota TPF itu sendiri, bahwa dokumen tersebut diserahkan langsung kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” tegasnya.

Pihaknya mendorong agar pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla bergerak cepat dan menyelesaikan kasus Munir dengan segera mengumumkan laporan dan temuan TPF sesuai dengan perintah Komisi Informasi Pusat untuk membuka temuan TPF kepada publik, lalu Jokowi-JK harus membuktikan bahwa pemerintah hari ini benar-benar bersih dari “dosa” masa lalu.

“Bagi Presidium GMNI, langkah pertama ini akan menjadi dasar fundamen penyelesaian kasus Munir, meski langkah-langkah berikutnya juga terjal karena diduga keterlibatan negara melalui BIN. Hal tersebut akan menjadi lompatan besar dan menimbulkan efek domino terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang lain. Permasalahan kasus-kasus HAM yang sampai saat ini belum selesai karena memang para otak pelaku sesungguhnya masih bebas berkeliaran. Termasuk otak pembunuhan kasus Munir yang diduga melibatkan para petinggi BIN saat itu,” papar Wonder.

Ia menjelaskan, bila pemerintah serius, pengungkapan kasus Munir ini bisa mengungkap motif pembunuhannya, yang kemudian akan menjadi start awal dalam membuka data-data pelanggaran HAM yang sedang diperjuangkan Munir saat itu.

“Kami, Presidium GMNI tegas akan selalu mengawal kasus ini demi tercapainya Hak Asasi Manusia yang memanusiakan manusia,” tutupnya. (KM)

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*