Politisi PDIP: “Revolusi Mental Bisa Berjalan Kalau Kebutuhan Masyarakat Terpenuhi”

Irjen (Purn) Eddy Kusuma Wijaya saat memberikan keterangan pada KM di ruangannya. (dok. KM)
Irjen (Purn) Eddy Kusuma Wijaya saat memberikan keterangan pada KM di ruangannya. (dok. KM)

JAKARTA (KM) – Dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang terpenting adalah sejahtera, namun kenyataannya sangat berbeda. Negeri yang sangat kaya raya dengan hasil buminya, tidak bisa dinikmati oleh sebagian besar masyarakatnya.

Itulah yang dipaparkan oleh Irjen (Purn) Eddy Kusuma Wijaya, anggota Komisi 3 DPR-RI di kantornya di Kompleks Parlemen, Senin 24 Oktober 2016.

Menurutnya, di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang sekarang, rakyat senang sama dia “karena sikapnya yang sederhana, blusukan, dekat dengan rakyat, tidak korupsi, punya visi, orangnya sangat dinamis, di samping itu tegas.”

Menurut Politisi PDIP itu, “Revolusi Mental” yang menjadi program utama Jokowi dimulai dari sikapnya yang serba sederhana. “Mulai dari berpakaiannya sederhana, kalau ke kantor tidak perlu memakai jas yang mewah-mewah yang harganya ratusan juta, tidak perlu memakai sepatu yang mahal-mahal, inilah revolusi,” jelasnya.

“Kalau dulu rakyat miskin sementara pejabatnya feodal, mobilnya mewah-mewah, mobil anggota DPR nya mahal-mahal, sementara rakyatnya masih ada yang koteka, nah bagaimana mau revolusi mental, kalau rakyatnya masih ada yang miskin,” cetusnya.

Masih kata Eddy, perilaku Jokowi tersebut lah yang harus ditiru, namun dan ini tidak ditiru oleh menterinya dan para pembantu-pembantunya, baik dari pusat maupun di daerah-daerah. “Dan inilah yang tidak sesuai dengan harapan Pak Jokowi, yaitu revolusi mental, tidak tertangkap oleh pembantu-pembantu Pak Jokowi,” tambahnya.

Ia juga mengatakan bahwa maraknya pungli di instansi pemerintah dan aparat tidak terlepas dari kurang menyeluruhnya “revolusi mental” tersebut.

“Kalau revolusi mental itu tidak menyeluruh, sama saja dengan kita mengobati badan lagi panas. Dikasih obat, begitu obatnya habis panasnya timbul lagi, jangan sampai seperti ini,” jelasnya.

“Menurut saya, pungli bisa hilang kalau kebutuhan masyarakat dan standar hidupnya sudah terpenuhi secara keseluruhan, baru revolusi mental itu bisa berjalan,” jelasnya.

“Saya setuju apa yang disampaikan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad pada tahun 2013 lalu, yang dikutip oleh detik News, beliau mengatakan, salah satu penyebab kemiskinan adalah korupsi. Menurut perhitungannya, jika tidak ada korupsi, pendapatan per kapita masyarakat Indonesia puluhan juta rupiah per bulan,” lanjutnya.

Dari sektor migas saja, menurutnya hampir 50% perusahaan tambang di Indonesia itu tidak membayar royalti ke Pemerintah. “Angka tersebut jika di rupiahkan mencapai Rp 20 ribu triliun,” katanya.

Ironisnya, para pengusaha itu bukan tanpa alasan tidak membayar royalti kepada Pemerintah. Mereka justru menghabiskan uangnya lebih banyak untuk menyuap oknum aparat.

“Pernah saya tanyakan ke pengusaha tambang, kenapa tidak bayar royalti, ternyata karena uang mereka yang keluar lebih besar dari pada royalti untuk suap oknum aparatur pemerintah,” tutupnya. (Indra Falmigo)

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*