Disdukcapil dan Dinsosnakertrans Kabupaten Bogor Bekerjasama Kejar Pencatatan Akte Lahir Bagi PMKS

Peserta workshop percepatan pencatatan akte kelahiran di aula Dinsosnakertrans, Bogor 25/10 (dok. Irfan/KM)
Peserta workshop percepatan pencatatan akte kelahiran di aula Dinsosnakertrans, Bogor 25/10 (dok. Irfan/KM)

BOGOR (KM) – Merujuk kepada Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 9 tahun 2016 tentang percepatan peningkatan cakupan kepemilikan akte kelahiran, Plan Internasional bekerjasama dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor dalam menyelenggarakan workshop bertema “Implementasi Percepatan Pencatatan Kelahiran” kepada pemilik yayasan sosial, rumah singgah serta pemilik panti sosial yang diadakan di kantor aula Dinsosnakertrans, Selasa 25/10.

Menurut kepala seksi informasi kependudukan Disdukcapil kabupaten Bogor, workshop yang diadakan melahirkan beberapa poin penting tentang implementasi Permendagri No. 9 tahun 2016.

“Anak-anak penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) akan kita rangkul agar mendapatkan pelayanan akte lahir,” ucap Endah Handayani kepada KM saat ditemui seusai acara workshop itu, Selasa 25/10.

Selain itu, kata dia, akan ada sinergitas antara dua dinas dalam penanganan PMKS dalam memperoleh akte lahir, mengingat saat ini di kabupaten Bogor, anak yang memiliki akte lahir masih di kisaran 50 persen sehingga perlu ditingkatkan.

“PMKS ranahnya Dinas Sosial dan penerbitan akte lahir tugas Disdukcapil, sehingga selanjutnya kita akan bahas bentuk kerja sama dua dinas dalam penanganan hal itu dan apa saja poin-poinnya, menjadi ranah kepala dinas,” jelasnya.

Disisi lain, kasie Bina Sosial membenarkan bahwa adanya kesulitan yang dialami anak -anak PMKS untuk memiliki data kependudukan, seperti yang disampaikan para peserta dalam sesi tanya jawab kepada nara sumber.

“Emang benar, saat ini sulitnya memperoleh Nomor Induk Kependudukan, salah satu contoh, anak – anak yang tinggal di Balai Kesehjateraan Sosial (BKS) sehingga tadi sudah terjawab bahwa BKS dapat memiliki Kartu Keluarga,” kata Dwi Widiastuti.

Ia juga menyambut baik akan adanya kerja sama dua dinas yang akan dilakukan sehingga mempermudah anak-anak PMKS memperoleh data kependudukan dan akte lahir di kabupaten Bogor.

“Sesuatu yang positif, adanya kerja sama ini sehingga pembuatan akte lahir dan data kependudukan bagi anak-anak PMKS jadi lebih mudah,” harapnya. (Irfan Damar Sinaga)

Komentar Facebook

Leave a comment

Your email address will not be published.


*