AMPB Tuntut KPK Selidiki Jajaran Pemkab Bogor

JAKARTA (KM) – Puluhan aktivis Aliansi Masyarakat Penyelamat Bogor (AMPB) menggelar aksi lanjutan ke gedung KPK, mendesak KPK untuk melakukan penyelidikan atas seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten Bogor, Senin 17/10.

Para demonstran tampak mengenakan pita hitam di lengan. “Tanda hitam di pita pada setiap demonstran salah satu bentuk keprihatinan atas kondisi dan keadaan yang terjadi di Kabupaten Bogor,” ujar koordinator AMPB, Ruhiya Sujana di depan gedung KPK.

Dirinya mengungkapkan banyaknya kasus penyelewengan anggaran negara di Dinas Bina Marga, dana Reses DPRD Kabupaten Bogor, dana pembangunan renovasi gedung DPRD Kabupaten Bogor, RSUD Leuwiliang maupun dana Bansos yang belum transparan. “Kita wajib mengemban amanat rakyat yang sangat mulia ini, mari kita Amar Makruf Nahi Mungkar,” paparnya diamini puluhan demonstran.

Dalam aksi ini, AMPB mendesak kepada KPK untuk segera melakukan penyelidikan lebih mendalam untuk operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah jajaran Pemerintahan Kabupaten Bogor. “Semua patut diselidiki dan diperiksa, mulai dari Dinas teknis maupun jajaran, oknum Jaksa, dan oknum Polisi dalam rangka menyelamatkan anggaran negara dan atas nama Rakyat Bogor,” desak demonstran.

Aksi damai ini juga dilanjutkan ke depan kantor Kementerian Dalam Negeri untuk mendesak percepatan pemilihan Wakil Bupati Bogor yang selama ini terkesan lamban. “Kita butuh kepastian Pemerintah dan Gubernur Jawa Barat harus bertanggung jawab terhadap kursi Wakil Bupati yang sudah lama dibiarkan kosong,” tambah Fahreza, Korlap aksi AMPB.

Perwakilan AMPB diterima oleh Humas Kemendagri Nurlinda Hastuti dan Apif. Dikonfirmasi setelah audiensi dengan Humas Kemendagri, salah satu korlap AMPB Adi Prabowo mengatakan, “kita menyampaikan bahwa 1 minggu kedepan harus ada keputusan tentang kepastian Mendagri menegur dan turun langsung ke kabupaten Bogor, dan kita menyampaikan agar Mendagri melakukan pertemuan langsung antara Bupati, seluruh anggota DPRD bersama unsur elemen masyarakat yaitu AMPB,” kata Adi kepada KM.

Selanjutnya bila dalam 1 minggu tidak respon, AMPB mengancam akan mengadakan demo lebih besar ke Kemendagri dan juga ke Presiden Jokowi di Istana Bogor.

“Kita juga meminta tanda terima surat AMPB yang di tujukan Mendagri,” tutup Adi.(Dian Pribadi).